Perlu Sinergi untuk Pengentasan Desa Tertinggal

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo membuka resmi Asistensi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (30/1/2024).

Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulisnya mengatakan, atas nama Pemprov Kalteng menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT RI ini.

Diharapkan, pertemuan strategis ini bisa menjadi momentum untuk semakin menguatkan koordinasi dan sinergi dalam memajukan pembangunan desa, khususnya di wilayah Kalteng.

“Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal,”ujarnya.

Edy menyebutkan, saat ini Pemerintah menargetkan 25 dari 62 Kabupaten Daerah Tertinggal akan terentaskan, sehingga hanya tersisa 37 daerah tertinggal pada akhir 2024. Namun, tentu diharapkan jumlah daerah tertinggal yang akan berhasil dientaskan dapat melebihi target tersebut.

“Adapun dari 62 Kabupaten Daerah Tertinggal tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, sudah tidak ada satu kabupaten pun di Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk kategori Kabupaten Daerah Tertinggal,”bebernya.

Sebagaimana diketahui, mengingat sebelumnya dalam Perpres 133 Tahun 2015, ditetapkan ada sebanyak 122 Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, salah satunya di Kalteng, yaitu Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan data IDM Prov. Kalteng Tahun 2023, terdapat 0 Desa Sangat Tertinggal, 143 Desa Tertinggal, 704 Desa Berkembang, 391 Desa Maju, dan 194 Desa Mandiri. Dilihat dari data tersebut, memang sudah tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal di Prov. Kalteng.

“Upaya percepatan pembangunan harus terus kita lakukan, khususnya meningkatkan status desa-desa yang masih tertinggal. Beberapa tantangan harus mampu kita hadapi, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses dan sarana infrastruktur, serta keterjangkauan wilayah,”tandasnya. (asro)