Pemprov Kalteng Rakor Persiapan Implementasi SPBE
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menggagas percepatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ini seiring dengan diadakannya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan forum koordinasi dan konsultasi di Gedung Smart Province Dinas Kominfosantik, Jumat (28/4/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Diskominfosantik Agus Siswadi, dihadiri Kepala BPSDM Sri Widanarni, Kepala Bappedalitbang Kaspinor, Kepala Biro Organisasi Lilis Suriani, serta para Pejabat Eselon III dan IV dan sejumlah Perangkat Daerah yang menjadi leading sector dalam kegiatan tersebut.
Kepala Diskominfo Kalteng Agys Siswadi mengatakan, rapat koordinasi ini membahas mekanisme peningkatan dan percepatan dalam implementasi RB dan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Untuk peningkatan implementasi RB, hal yang dibahas adalah kehadiran RB Tematik dan RB General. Sedangkan untuk percepatan penerapan SPBE, lebih menekankan tentang perlunya mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Pemerintah Provinsi agar lebih bermanfaat sehingga nantinya berdampak terhadap nilai RB Pemprov Kalteng,”ujar Agus.
Dalam rapat koordinasi dan konsultasi ini, Agus Siswadi selaku ketua tim kerja melakukan pembagian tugas kepada anggota tim dari beberapa Perangkat Daerah inti yang tergabung dalam tim kerja.
“Dengan adanya pembagian tugas diharapkan agar pelaksanaan forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan implementasi RB dan percepatan penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ucap Agus.
Baca juga: Juri FBIM Kalteng Diambil Sumpah Janji
Sementara Kepala Biro Organisasi Lilis Suriani juga menekankan peningkatan kualitas RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan bisa berkembang ke depannya, karena Pemerintah Provinsi meraih predikat “B” untuk RB pada tahun lalu.
“RB yang menjadi pembahasan saat ini adalah RB Tematik. RB Tematik disamping RB General, yang mana hal ini masih terbilang baru, namun bagaimana Pemerintah Provinsi membuat pola kerja pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran yang nantinya berdampak pada masyarakat,” kata Lilis. (asro)
