



Buntok,KaltengEkspres.com – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Daerah, DSPMD,BPKAD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, RSUD Jaraga Sasameh Buntok, serta PDAM Tirta Barito, di Ruang Rapat Gabung Komisi pada Senin (12/10/2020).
Ketua DPRD Barsel Ir HM Farid Yusran MM mengatakan tujuan digelarnya RDP tersebut terkait masalah pencairan dana Desa,Pelayanan Air Minum Pada Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat.
“Untuk DSPMD, kita melihat ada birokrasi yang terlalu panjang, banyak meja yang dilalui untuk pencairan DD maupun ADD, sehingga terbuka celah untuk pungli, sehingga kesimpulan kita, itu disederhanakan,kapan perlu tidak bertemu muka, proses pencairan jalan, Pak Jokowi bilang seperti gitu,” ujar Farid Yusran kepada awak media usai kegiatan.
Adapun terkait dugaan pungli, oleh oknum DSPMD, Inspektorat Daerah meminta DPRD untuk bisa membuat surat, untuk menindaklanjutinya, sehingga dirinya memastikan bahwa DPRD akan segera membuat surat itu.
“Kita akan segera membuat surat ke Inspektorat, agar mereka dapat segera meriksus, apakah dugaan pungli itu benar dilakukan oleh oknum DSPMD,” katanya.
Adapun RDP lainnya, tambahnya adalah PDAM, yang kelihatannya manajemennya rada kacau dan aturannya banyak perlu diperbaiki, antara lain aturan tentang pengembangan pola karir pegawai.
“Seperti mereka mengikuti perda yang mengatakan direktur berhak mengangkat dan memberhentikan, tetapi didalam organisasinya sendiri ada Stap, Kasi Kabid, yang seharusnya untuk meniti karir tersebut ada jenjangnya atau reward and punishment,”
“Jadi tidak boleh sekehendaknya, ini tidak bagus dengan direktur, langsung dipindah dan diturunkan pangkatnya, jadi masalah itu peraturannya, tentang pola pengembangan SDM dan karirnya, yang memuat reward and punishment,” beber Farid Yusran.
Ditambahkan Politisi PDIP itu, untuk RDP lainnya, yaitu pelayanan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, dimana untuk Dinas Kesehatan penempatan tenaga medis kurang merata, sehingga banyak keluhan.
“Atas dasar tersebut, kita minta tenaga medis agar segera diratakan, sehingga setiap postu ada orangnya,” pintanya.
Kemudian pihaknya meminta agar dinas kesehatan meningkatkan penanganan covid-19, seperti mengadakan masker gratis bagi masyarakat.
“Hitung hitung membatu masyarakat, karena jika mereka beli sendiri, paling tidak Rp 10.000/ buah,” guraunya.
Sementara terkait RDP dengan Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, diantaranya masalah mesin HD (Duci Darah) dimana sesuai yang disampaikan Direktur dr Leo, bahwa RSUD selalu menomboki kerugian.
“Tapikan rumah sakit tidak boleh berpikir demikian, kalau fungsi pelayanan pada masyarakat, jangan berpikir untung rugi, yang penting masyarakat terlayani, untuk itu kita minta direktur memperbaiki pola berpikirnya,”
Kemudian Dewa juga menyoroti pelayanan RSUD pada masyarakat, karena di Barsel banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh BPJS, terutama yang ditanggung oleh pemerintah daerah yang dibayarkan oleh Pemda.
“Karena jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari kuota, kemudian pembagianya yang diduga tidak benar, ada orang yang sudah punya mobil dan motor diberikan, sedangkan yang sakit dan miskin malah tidak dapat. Untuk itu kita minta agar diberikan pelayanan, urusan yang membayar nanti siapa, mereka tolong pikirkan bersama pemerintah daerah dan Dewan akan mendukung pada APBD,”
“Urusan anggaran jangan jadi alasan, selama itu untuk masyarakat DPRD siap mendukung,” tutupnya. (rif).