Home / DPRD Provinsi Kalteng

Senin, 31 Agustus 2020 - 18:59 WIB

Dewan – TAPD Kalteng Bahas APBD 2021

Suasana Rapat Banggar DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng, Senin (31/8/2020). Foto : Ra

Suasana Rapat Banggar DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng, Senin (31/8/2020). Foto : Ra

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng, terkait rancangan KUA dan rancangan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, di ruang rapat gabungan, kantor DPRD Kalteng, Senin (31/8/2020)

Sejumlah catatan, disampaikan pihak Banggar DPRD Kalteng terkait rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD TA 2021, seperti adanya permintaan ketegasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terkait struktur dokumen APBD TA 2021. Pasalnya, mekanisme yang diambil oleh Pemprov Kalteng dalam menyusun APBD TA 2021, bukan melalui pembahasan APBD perubahan, melainkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

“Ini hal yang baru, sehingga kita perlu penjelasan, penegasan dari Pemprov Kalteng berkaitan dengan dokumen anggaran yang ada ini, baik mengenai rangka pendanaan, postur APBD, apakah ini sudah definitif atau belum. Barangkali masih perlu adanya hitung-hitungan atau penyesuaian, karena berbagai perubahan asumsi. Artinya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Itukan harus dirasio lagi, jadi kita tanya, kalau memang sudah definitif posisinya, oke kita bahas,” kata Freddy Ering.

Baca Juga :  Warga Montalat Harapkan Penambahan Kuota RaskinĀ 

Selain itu, pihaknya juga hingga saat ini masih menantikan transparansi dari pihak Pemprov Kalteng terkait dana Pandemi Covid-19 sebesar Rp500 miliar. Pasalnya, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan terkait penggunaan serta realisasi anggaran tersebut. Hal itu penting dilakukan, sehingga pihaknya dapat mengetahui, apakah anggaran tersebut disalurkan tepat sasaran atau tidak.

Baca Juga :  Dewan Dorong Budidaya Ikan Gabus

“Kita perlu penjelasan secara transparan, persoalan anggaran pandemi yang semula sebesar Rp689 miliar, yang kemudian menjadi Rp500 miliar, dalam Belanja Tidak Terduga (BTT), dana pandemi namanya. Kita perlu penjelasan, perlu informasi, tentang sejauh mana penggunaannya dan realisasinya, baik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial, bansos dan lain-lain, pun stimulan ekonominya. Ya kita perlu tahu, karena selama ini kita tidak ada informasi dari itu,” tegas Freddy. (Ra)

Disclaimer: Artikel ini di produksi oleh kaltengekspres.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab kaltengekspres.com.

Share :

Baca Juga

DPRD Provinsi Kalteng

Dewan Minta Penyedia Jaringan Internet Peduli Terhadap Sektor Pendidikan

DPRD Provinsi Kalteng

Guru Mengaji, Pendeta, Gembala dan Guru Keagamaan Harus Masuk Daftar Penerima Bansos

DPRD Provinsi Kalteng

Masyarakat Desa Hantipan Minta Ambulans Air

DPRD Provinsi Kalteng

Optimalkan Wisata Kuliner dan Susur Sungai

DPRD Provinsi Kalteng

Panyaluran Bantuan Korban Banjir Harus Merata

DPRD Provinsi Kalteng

Sektor Kesehatan di Kalteng Diharapkan Dapat Diperhatikan Secara Merata

DPRD Provinsi Kalteng

Belajar Pengelolaan Ternak, Komisi II DPRD Kalteng Kunker ke Sidoarjo

DPRD Provinsi Kalteng

Sekda Katingan Terima Kunker Komisi III DPRD Kalteng