Dewan – TAPD Kalteng Bahas APBD 2021

Suasana Rapat Banggar DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng, Senin (31/8/2020). Foto : Ra

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng, terkait rancangan KUA dan rancangan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, di ruang rapat gabungan, kantor DPRD Kalteng, Senin (31/8/2020)

Sejumlah catatan, disampaikan pihak Banggar DPRD Kalteng terkait rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD TA 2021, seperti adanya permintaan ketegasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terkait struktur dokumen APBD TA 2021. Pasalnya, mekanisme yang diambil oleh Pemprov Kalteng dalam menyusun APBD TA 2021, bukan melalui pembahasan APBD perubahan, melainkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

“Ini hal yang baru, sehingga kita perlu penjelasan, penegasan dari Pemprov Kalteng berkaitan dengan dokumen anggaran yang ada ini, baik mengenai rangka pendanaan, postur APBD, apakah ini sudah definitif atau belum. Barangkali masih perlu adanya hitung-hitungan atau penyesuaian, karena berbagai perubahan asumsi. Artinya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Itukan harus dirasio lagi, jadi kita tanya, kalau memang sudah definitif posisinya, oke kita bahas,” kata Freddy Ering.

Selain itu, pihaknya juga hingga saat ini masih menantikan transparansi dari pihak Pemprov Kalteng terkait dana Pandemi Covid-19 sebesar Rp500 miliar. Pasalnya, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan terkait penggunaan serta realisasi anggaran tersebut. Hal itu penting dilakukan, sehingga pihaknya dapat mengetahui, apakah anggaran tersebut disalurkan tepat sasaran atau tidak.

“Kita perlu penjelasan secara transparan, persoalan anggaran pandemi yang semula sebesar Rp689 miliar, yang kemudian menjadi Rp500 miliar, dalam Belanja Tidak Terduga (BTT), dana pandemi namanya. Kita perlu penjelasan, perlu informasi, tentang sejauh mana penggunaannya dan realisasinya, baik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial, bansos dan lain-lain, pun stimulan ekonominya. Ya kita perlu tahu, karena selama ini kita tidak ada informasi dari itu,” tegas Freddy. (Ra)

Berita Terkait