PAD-PKB Ditarget Rp28 Miliar Optimis Tercapai

KASONGAN, KaltengEkspres.com– Kantor Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Kalimantan Tengah di Kasongan mendapat target pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2020 ini mencapai Rp28 miliar lebih.

Demikian disampaikan Kepala UPT-PPD Kalimantan Tengah Hasan Basri kepada wartawan KaltengEkspres.com di Kasongan, Jumat (6/3/2020) .

“Kita selalu optimis target PAD yang dibebankan kepada kami dapat tercapai bahkan melampaui,” ucap Hasan.

Disebutkannya, target pendapatan aslindaerah (PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2020 ini mencapai Rp10 miliar lebih, kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp.17 miliar lebih dan pajak air permukaan (PAP) Rp28 juta, sehingga total target PAD tahun 2020 ini mencapai Rp28 miliar lebih.

Bila dibandingkan pada tahun 2019 lalu, target PAD dari PKB sebesar Rp9 miliar lebih, BBN-KB mencapai Rp12 miliar dan PAP sebesar Rp25 juta, sehingga total target PAD tahun 2019 lalu sebesar Rp21 miliar lebih, juga tercapai dan melampaui target.

“Kita akan melakukan upaya pencapaian target dengan melakukan layanan Samsat keliling di kecamatan,” ucap Hasan.

Meski demikian, pihaknya hanya mampu melakukan kegiatan pelayanan jemput bola Samsat keliling hanya 3 kali saja yang seharusnya 4-5 kali, namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dilakukan 3 kali saja dalam setahun.

” Alhamdulillah, respon masyarakat positif bahkan minta sesering mungkin melaksanakan kegiatan Samsat keliling seperti di Kecamatan Katingan Tengah beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Sementara tambah Hasan, untuk di ibukota Kabupaten Katingan, dilakukan layanan Samsat keliling di Desa Hampalit Kereng Panggil Kecamatan Katingan Hilir.

“Ke depan kami akan melakukan layanan Samsat keliling di perusahaan sawit seperti di PT. Bisma dan PT. Arjuna,” tukasnya.

Pasalnya, selama ini banyak kendaraan roda dua setelah dibeli langsung dibawa ke perkebunan kelapa sawit dan tak diurus pajaknya, sehingga tak bayar pajak. Padahal kendaraan itu sewaktu-waktu dapat dibawa ke kota dan terjaring saat razia gabungan.

“Kesadaran masyarakat bayar pajak PKB masih rendah, bayar pajak takut karena ada penertiban saja,” timpalnya.

Hasan  juga mengimbau masyarakat untuk bayar pajak, selain itu yang masih plat nomor kendaraan luar Kalteng agar mengganti dengan plat KH karena masyarakat ikut berpartisipasi bayar pajak PKB guna membangun Kalteng lebih baik lagi. (mi/hs)