Aliansi Dayak Bersatu Tolak Transmigrasi Baru di Kalteng

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Kalteng dan Kantor Gubenur Kalteng, Senin (18/2). Aksi ini menuntut pemerintah membatalkan pencabutan moratorium program penempatan transmigrasi.

Kemudian, menolak penempatan transmigrasi baru di Kalteng serta meminta dilibatkannya masyarakat Dayak dalam program Food Estate. Lantaran mereka menilai kegagalan mega Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar menjadi contoh bagi masyarakat Kalteng.

“Kami pada intinya tidak anti pendatang, tapi transmigrasi ini tidak perlu dilaksanakan kembali. Sekarang saja banyak daerah transmigrasi yang terbengkalai, bahkan hampir tidak ada penghuninya. Maka dari itu kami menolak transmigrasi baru,” tegas Koordinator Aksi, Ingkit Beny Sam Djaper, saat menyampaikan orasinya, Senin (18/2).

Menurut Ingkit, ada keraguan dari pemerintah terkait program transmigrasi ini. Terutama terkait apakah tetap moratorium atau sudah dicabut. Meski di satu sisi pemerintah telah menyebutkan akan ada program transmigrasi pada tahun ini di Kabupaten Lamandau.

“Persoalan inilah yang harus dipertegas pemerintah, karena menyangkut program kebijakan. Ada kecenderungan kecemburuan sosial dari masyarakat lokal terhadap pendatang atau transmigran yang mendapat kemudahan dari Pemerintah Pusat, seperti kepemilihan sertifikat tanah. Sedangkan masyarakat lokal dianggap masih kesulitan mendapatkan hak atas tanahnya.” papar Ingkit.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Habib Said Ismail mengatakan, sepakat dengan yang disampaikan Aliansi Dayak Bersatu, khususnya soal menjaga harkat dan martabat putra daerah.“Tuntutan ini kalau memang bisa diakomodir, karena saya sepakat dengan menjaga harkat dan martabat Dayak.”kata Wagub kepada awak media.(dr)