

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng mencatat selama tahun 2018 lalu, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalteng hanya mencapai 136.446 orang (5,10 persen).
Angka kemiskinan ini mengalami penurunan sebanyak 1.438 orang, dibandingkan dengan kondisi selama tahun 2017 lalu, yang tercatat sebanyak 137.884 orang (5,26 persen).
Hal ini diungkapkan Kepala BPS Provinsi Kalteng, Yomin Tofri, MA didampingi Kabid Statistik dan Distribusi, Bambang Supriono, S.Si, MM saat menggelar jumpa pers, di aula Kantor BPS Provinsi Kalteng, Selasa (15/1/2019).
Menurutnya, selama periode September 2017 – September 2018 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 210 orang (dari 48.337 orang pada September 2017 menjadi 48.127 orang pada September 2018). Sementara itu daerah perdesaan berkurang 1.228 orang (dari 89.547 orang pada September 2017 menjadi 88.319 orang pada September 2018).
Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 lalu lanjut dia, hanya sebesar 5,01 persen, turun menjadi 4.56 persen pada September 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 5,41 persen pada September 2017 menjadi 5,45 persen pada September 2018.
“Secara umum, garis kemiskinan pada September 2018 yaitu Rp 427.494, naik dari September 2017 yang hanya sebesar Rp 406.836 (5,08 persen),” ungkap Yomin.
Yomin menjelaskan, komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan gula pasir. Sedangkan komoditi bukan makanan yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan air.
“Pada periode September 2017 – September 2018. Indeks kedalaman
Kemiskinan (P1) turun dari 0,840 menjadi 0,819, ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan,”paparnya.
Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) tambah dia, naik menjadi 0,200 dari 0,197. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk makin melebar. (ed)