Gubernur Ingatkan Pejabat Kalteng Waspada Gunakan Ponsel

BUNTOK, KaltengEkspres.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan kepada semua pejabat daerah di Kalteng untuk berhati-hati dalam menggunakan telpon seluler (ponsel) diera digital saat ini.

Hal tersebut disampaikannya, karena tidak sedikit pejabat di negeri ini yang ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) gara-gara ponsel. Lantaran ponsel yang diguna pejabat ini bisa dijadikan sebagai alat bukti KPK.

“Kalau ada orang yang menelpon tidak ada pada tempatnya, atau yang memghubungi kita tidak terdaftar, tidak perlu diangkat. Karena zaman sekarang itu sudah muncul zaman fitnah, sehingga bisa saja orang itu mau menjebak,” kata Suguanto saat menjadi Inspektur upacara (Irup) HUT Barsel ke 59 di halaman Kantor Bupati Barsel, Jumat (21/9/2018).

Gubernur menjelaskan, hal tersebut disampaikannya kepada Walikota/Bupati se-Kaltenh dan Anggota DPRD serta pejabat lainya, karena dirinya tidak ingin pejabat di Kalteng terjebak permasalahan seperti itu.

“Coba saja Kabid Provinsi atau Kadis Provinsi Kalteng bertelponan dengan Bupati atau dengan DPRD Provinsi, mengatakan pak ini ada proyek Rp 40 miliar akan masuk ke Barsel. Dari segi bahasa percakapan tersebut bila disadap langsung bapak ibu akan menjadi pesakitan nantinya,”ujar Sugianto.

Selain itu gubernur juga dalam perayaan HUT Barsel, meminta kepada bupati dan walikota se-Kateng, benar-benar menangani masalah kesehatan di daerahnya. Jika ada masyarakat yang tidak mampu berobat atau yang terkena kangker atau tumor, jangan sampai ada Rumah Sakit di Kalteng menolak pasien yang tidak mampu atau miskin tersebut.

“Bila rumah sakit daerah tidak mampu, segera rujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, sehingga bila tidak mampu juga maka dapat segera dirujuk ke rumah sakit diluar Kalteng.
Pimpinan di daerah harus memiliki empati kepada masyarakanya, bupati bisa membantu melalui kebijakan,”paparnya.

Bila tidak mampu lanjut dia, di kabupaten hubungi gubernur dan sampaikan ada warga yang menderita kangker, tumor atau penyakit lainya dan untuk pengobatannya memerlukan dana ratusan juta. Maka gubernur bisa menghimpunnya dengan menggunakan dana APBD atau bantuan dari csr perusahan perusahan besar yang ada di Kalteng karena gubernur memiliki kebijakan besar.

“Saya tidak ingin ada lagi rumah sakit dikalteng menolak pasien orang orang miskin, karena itu tugas kita selaku pimpinan yang hadir saat masyarakatnya  membutuhkan,” pungkasnya. (rif)