Enggan Direlokasi, Warga Ujung Pandaran Berhadapan Dengan Satpol PP Kotim

SAMPIT, KaltengEkspres.com Meski menuai penolakan dari sejumlah warga Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit. Upaya relokasi terhadap pemukiman warga setempat ke lokasi baru dipastikan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim awal tahun depan.

Hal itu diungkapkan okeh Camat Teluk Sampit Samsurizal kepada Kalteng Ekspres.com akhir pekan ini. Camat berkumis tebal ini menegaskan, sebanyak 34 kepala keluarga (KK) sudah harus menempati perumahan relokasi. Sisanya ditarget awal tahun sudah menempati perumahan yang ada. “Jumlah keseluruhan yang direlokasi adalah 62 rumah, sisa dari yang 34 itu dipastikan awal tahun sudah harus menempati rumah yang ada,” kata Samsurizal.

Batas waktu pembongkaran dan pemindahan rumah ditetapkan hingga tanggal 25 Desember. Untuk itu ada bantuan yang diberikan kepada warga guna biaya pembongkaran dan pengangkutan barang untuk pindah.

“Jika sampai awal tahun depan mereka tidak bersedia membongkar rumahnya maka pihak Satpol PP lah yang akan membongkarnya,” tegas Samsurizal.

Jika sampai melewati batas waktu tersebut bahkan sampai Satpol PP ikut membongkar. Maka warga tidak diberikan lagi bantuan untuk pembongkaran dan pemindahan.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi warga yang tidak mau pindah dari kawasan sebelumnya tersebut. Karena mereka justru berdiam di kawasan yang dilarang oleh peraturan. “Sesuai aturan tidak diperbolehkan mendirikan pemukiman di kawasan hingga 500 meter dari tepi pantai, karena itu rawan terhadap bencana,” tambah Samsurizal.

Saat ini saja sejumlah rumah telah tergerus akibat abrasi pantai yang cenderung memakan pasir yang ada di bagian tepi. “Kalau mereka menentangnya, maka mereka berhadapan dengan aparat pengaman peraturan yakni Satpol PP Kotim,” tegas Samsurizal. (FR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here