Pemprov Kalteng Tindak Lanjuti Arahan Kementerian Terkait Regulasi Omnibus Law

Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail saat mengikuti rapat koordinasi secara virtual Rabu (14/10).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Habib Ismail bin Yahya mengikuti secara virtual, rapat koordinasi terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (14/10/2020).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Plt. Gubernur Kalteng memastikan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang disampaikan oleh sejumlah kementerian terkait pelaksanaan regulasi omnibus law.

“Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, diharapkan bisa membaca dan mempelajari Undang-undang Cipta Kerja. Bahkan pemerintah daerah juga diminta membentuk tim kecil untuk hal tersebut,” kata Habib Ismail Bin Yahya.

Plt Gubernur menyatakan, bahwa kementerian terkait juga meminta pemerintah daerah untuk meluruskan isu-isu tentang Undang-undang Cipta Kerja, yang bebarapa poinnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Ini akan kita coba melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka (masyarakat, Red) dan memberikan penjelasan terkait poin yang dipermasalahkan,” ucapnya.

Langkah tersebut dinilai sangat perlu dilakukan, supaya masyarakat luas terutama para pekerja memahami bahwa apa yang sebenarnya menjadi tuntutan sebetulnya sudah terakomodir dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Diantaranya soal jaminan upah minimum, soal cuti, pesangon dan lain sebagainya.

“Tentu ini semua akan dilakukan bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah. Kita akan sampaikan kepada masyarakat, karena sesungguhnya Undang-undang Cipta Kerja ini malah membuka kesempatan untuk lebih mudah bekerja,” pungkasnya. (Ra)

Berita Terkait
<