Penetapan UMP dan UMK Paling Lambat 21-25 November 2026

Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko dan pejabat terkait saat mengikuti rakor inflasi dan sosialisasi rencana penetapan UMP serta UMK 2027, Senin (126/11). (Foto : IST)

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mulai mensosialisasikan rencana penetapan upah minimum tahun 2027. Sosialisasi ini dilaksanakan saat digelarnya rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Mendagri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16/11/2026). Rakor ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko dan sejumlah unsur FKPD Pemprov Kalteng.

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat tersebut meminta pemerintah daerah menjaga kondusivitas penetapan Upah Minimum Tahun 2027 melalui komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha.

“Penetapan upah minimum melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga koordinasi dan mengutamakan kepentingan bersama agar proses penetapan upah berjalan kondusif tanpa menimbulkan perselisihan,” ujar Tito.

Tito menyampaikan batas waktu penetapan upah minimum Tahun 2027 serta meminta pemerintah daerah mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

“Pemerintah daerah harus memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum. Untuk tingkat provinsi, UMP dan UMSP Tahun 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026,”ucapnya.

Sementara itu, UMK dan UMSK paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026. Apabila pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan UMK dan UMSK hingga batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih proses penetapannya.

“Kementerian Dalam Negeri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan penetapan upah minimum di seluruh daerah,” tegas Tito.

Menyikapi ini, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku,”tandasnya. (Ro)

Berita Terkait
<