Pemkab Gumas Pastikan Kesediaan PT MSAL Penuhi Kewajiban

Bupati Gumas Jaya Samaya Monong ketika menyerahkan SK Pengawasan Berinvestasi kepada manajemen PT MSAL, Jumat (6/11/2026). (Foto : IST)

KUALA KURUN, KaltengEkspres.com – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong didampingi Wakapolres Kompol Herbert Perluhutan Simanjuntak serta tim investasi mendatangi PT Mulya Sawit Agro Lestari (MSAL), di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing.

Kedatangan itu merupakan tindak lanjut dari proses mediasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas dengan PT MSAL mengenai pemenuhan kewajiban perusahaan ke masyarakat, khususnya pemisahan hak guna usaha (HGU) kebun inti dan kebun plasma yang dikelola masyarakat, melalui Koperasi Takaras Handep Hapakat.

“Kami kembali ke PT MSAL untuk menindaklanjuti hasil rapat mediasi, dan pastikan kesediaan serta komitmen dari perusahaan dalam pemisahan HGU,” kata Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Jumat (6/11/2026).

Jaya menjelaskan, kehadirannya merupakan respon atas komitmen dan kesediaan dari manajemen PT MSAL dalam mediasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dalam mediasi tersebut, perusahaan telah menyatakan bersedia melakukan pemisahan HGU kebun inti dan kebun plasma yang dikelola masyarakat atas nama Koperasi Takaras Handep Hapakat.

“Kami berterima kasih atas itikad baik manajemen PT MSAL, dalam berkomitmen memisahkan HGU kebun inti untuk kebun plasma, yang dikelola oleh masyarakat atas nama koperasi,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, lanjut dia, juga diserahkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengawasan Berinvestasi kepada pihak manajemen PT MSAL. Dengan penyerahan SK itu, maka pihak perusahaan diperbolehkan kembali menjalankan aktivitas usaha perkebunan, tetapi tetap berada dalam pengawasan Pemkab Gumas.

“Kami akan terus melakukan pemantauan sampai dengan perusahaan benar-benar memenuhi seluruh kewajibannya kepada masyarakat,” jelasnya.

Jaya menegaskan, setiap perusahaan perkebunan yang sudah beroperasi di Kabupaten Gumas harus memenuhi kewajiban dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. Pemisahan HGU ini adalah salah satu metode untuk memperkuat bahwa koperasi plasma betul-betul diserahkan haknya dan perkuat posisi koperasi.

“Pengawasan akan terus kami lakukan, sehingga komitmen yang disepakati dapat direalisasikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, sudah diambil langkah tegas dengan menghentikan sementara sebagian aktivitas usaha perkebunan, terhadap sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Salah satunya PT MSAL.

“Penghentian itu diberlakukan sampai perusahaan menunjukkan komitmen dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Jika tidak terdapat kemajuan, kamai akan mempertimbangkan pemberian sanksi pencabutan izin usaha,” tandasnya. (sa)

Berita Terkait
<