Bupati Gumas Ajak Seluruh Pihak Sukseskan Pilkades Serentak 2027

KUALA KURUN, KaltengEkspres.com – Saat ini, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sedang melaksanakan berbagai tahapan persiapan untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang II tahun 2027, yang akan diikuti oleh 59 desa. Seluruh pihak diminta untuk dukung dan menyukseskan pesta demokrasi di tingkat desa itu.

“Kami meminta seluruh camat, kepala desa (kades), BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat dan lapisan masyarakat, agar bersama mendukung dan menyukseskan setiap tahapan pilkades serentak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Senin (2/11/2026).

Jaya mengatakan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif, baik itu dengan mengikuti proses pencalonan kades sesuai persyaratan yang berlaku, maupun menggunakan hak pilih secara jujur, bertanggung jawab dan berdasarkan hati nurani.

“Partisipasi dari masyarakat sangat penting, agar pilkades serentak berlangsung sukses, tertib, aman, lancar, jujur dan adil,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kerukunan, menghormati perbedaan pilihan, menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks dan tindakan provokatif yang bisa memecah belah masyarakat.

“Apabila terdapat permasalahan, maka diselesaikan melalui mekanisme peraturan yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Pilkades lanjut Jaya, menjadi bagian penting penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di tingkat desa. Untuk itu, pelaksanaannya harus dipersiapkan matang, secara tertib, transparan, profesional, netral dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelaksanaan pilkades tahun 2027 juga harus kami persiapkan sejak awal. Setiap potensi persoalan harus diidentifikasi dan dipetakan sejak dini serta segera dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Jaya menegaskan, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian bersama dalam pilkades serentak, yakni pembagian tugas maupun kewenangan, kepastian jadwal dan tahapan pilkades, data pemilih, proses pencalonan, partisipasi masyarakat, serta potensi kerawanan yang harus dipetakan sejak awal.

“Potensi permasalahan harus diidentifikasi sejak awal dan ditangani secara cepat sesuai dengan kewenangan. Prinsip kita adalah mencegah konflik lebih baik dari pada menyelesaikan konflik,” ujarnya.

Karena itu ia menekankan kepada seluruh panitia untuk jaga netralitas, integritas dan profesionalitas. Jangan ada keberpihakan dan intervensi terhadap proses pilkades. Setiap keputusan itu harus berdasarkan ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum, serta dapat dijelaskan ke masyarakat. (sa)