Tujuh Fraksi DPRD Kalteng Sampaikan Pandangan Umum

Tekankan Efesiensi dan Prioritas Anggaran

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng kembali melaksanakan Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (15/9/2026).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kalteng 2027 ini, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin. Hadir, Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden, sejumlah pejabat baik dari anggota dewan setempat, FKPD dan OPD Pemprov Kalteng.

Dalam rapat paripurna ini, ada tujuh fraksi DPRD Kalteng yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Juru Bicara Yeni Maria menekankan agar APBD 2027 menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan setiap anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Fraksi tersebut juga mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta ekonomi kerakyatan.

Sementara Fraksi Partai Golongan Karya melalui Juru Bicara Noor Fazariah Kamayanti menekankan pentingnya kualitas penganggaran dan belanja daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi tersebut juga mendorong realisme pendapatan, ketepatan belanja, kesiapan pelaksanaan program, serta penguatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Sedangkan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Juru Bicara Wengga Febri  mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, serta prioritas pembangunan. Fraksi tersebut menekankan pengelolaan fiskal yang cermat dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta ruang fiskal daerah.

Demikian Fraksi Partai Demokrat melalui Juru Bicara Kasri Yani menekankan struktur RAPBD 2027, khususnya pendapatan, belanja, dan defisit daerah. Fraksi tersebut meminta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menjadi kebiasaan serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor ekonomi.

Fraksi Partai Nasional Demokrat melalui Juru Bicara Raudah menekankan APBD sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi tersebut mendorong penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Juru Bicara Habib Sayid Abdurrahman menekankan agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi tersebut mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, pengelolaan belanja berbasis hasil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.

Terakhir Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicara Armada menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat, efektivitas dan kualitas belanja, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fraksi tersebut meminta target pendapatan ditetapkan secara realistis dan terukur serta belanja infrastruktur diperkuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemandangan Umum tujuh fraksi tersebut menjadi bahan pembahasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Seusai rapat, Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska mengatakan, rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2027 untuk mencapai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.

“Kita berharap dengan adanya rapat ini, arah kebijakan pembangunan ke depan bisa sesuai kebutuhan dan skala prioritas,”ujarnya. (Ro)