APBD Kobar 2027 Ditargetkan Rp. 1,4 Triliun 

PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah seiring keterbatasan kemampuan fiskal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kobar Suyanto saat membacakan pidato Bupati dalam agenda penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Pidato tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kabupaten Kobar, Senin (14/9) sore.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.415.016.235.000, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.430.016.235.000.

Suyanto menjelaskan, penetapan target pendapatan dan belanja tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan keberlangsungan pelayanan publik serta pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak semestinya hanya direspons dengan memangkas belanja. Sebaliknya, setiap anggaran harus diarahkan agar lebih tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keterbatasan fiskal harus kita jawab dengan efisiensi dan efektivitas belanja, bukan sekadar dengan melakukan pengurangan anggaran,” ujar Suyanto.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menyusun rencana belanja. Setiap program yang dianggarkan harus memiliki hubungan yang jelas dengan target kinerja, keluaran, maupun hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, lanjut Suyanto, belanja daerah perlu difokuskan pada program-program yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan dan mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Untuk tahun 2027, sejumlah sektor menjadi fokus pembangunan, di antaranya pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan serta pemerataan infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Suyanto menekankan, seluruh sasaran tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Setiap indikator harus diwujudkan dalam bentuk perubahan konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja, investasi harus mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal,” tegasnya. (di)