Pemkab Kotim Perkuat Pembangunan Berkeadilan

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari capaian administrasi maupun prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat merasakan perubahan yang positif dalam kehidupan sehari-hari melalui meningkatnya taraf hidup, berkurangnya angka kemiskinan, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas.

“Muara dari pelaksanaan APBD adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama,” tegas Halikinnor, Jum’at (3/7/2026).

Ia menjelaskan, seluruh kebijakan pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mengarahkan anggaran pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan pelayanan publik.

Menurut Halikinnor, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kotim mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut merupakan bukti bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kendati demikian, prestasi tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya karena memperoleh WTP. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Halikinnor menyebut sejumlah indikator pembangunan terus menjadi perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya. Di antaranya adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka, pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan atau gini ratio. Menurutnya, perbaikan terhadap indikator-indikator tersebut merupakan cerminan keberhasilan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Di tengah tantangan keterbatasan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, Pemkab Kotim tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan dengan menetapkan skala prioritas secara tepat.

Setiap program disusun secara cermat agar anggaran yang tersedia mampu menghasilkan manfaat yang optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Halikinnor juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi modal utama agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan tersebut, Pemkab Kotim optimistis mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah komitmen yang terus kami pegang dalam membangun Kotawaringin Timur,” pungkas Halikinnor.