Pemkab Pulang Pisau Kaji Strategi Penanganan Stunting

PULANG PISAU, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau terus memperkuat upaya penurunan prevalensi stunting melalui evaluasi dan kajian kebijakan serta strategi penanganan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, saat membuka Ekspose Akhir Kajian Efektivitas Kebijakan Konvergensi Stunting di Aula Bapperida Pulang Pisau, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, kajian ini memiliki peran penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan program penanganan stunting yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pulang Pisau.

Selain itu telah disusun oleh para akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Karena itu, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan stunting ke depan.

“Para penyusunnya adalah dosen-dosen yang memang sudah pakar di bidangnya. Harapan kita dengan adanya kegiatan ini, apalagi ini sudah ekspose akhir, apa yang kita inginkan nantinya bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, prevalensi stunting di Kabupaten Pulang Pisau saat ini berada di angka 27,9 persen, meningkat dibandingkan angka sebelumnya yang berada di kisaran 24 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pemkab Pulang Pisau menargetkan berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan mampu menekan prevalensi stunting hingga berada di bawah 20 persen.

“Kita harapkan stunting bisa turun setidaknya berada di bawah 20 persen. Sekarang ini masih 27,9 persen,” tegasnya.

Jayadikarta menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih menunggu pembaruan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai salah satu acuan dalam mengevaluasi perkembangan prevalensi stunting di daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran tetap disiapkan melalui perangkat daerah terkait untuk mendukung berbagai program dan kegiatan penanganan serta pencegahan stunting.

Strategi penanganan stunting ke depan lanjut dia, tidak cukup hanya berfokus pada balita yang telah mengalami stunting. Upaya pencegahan harus dilakukan secara lebih dini dan menyeluruh, bahkan sejak sebelum kehamilan.

Salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian, kata dia, adalah pencegahan perkawinan usia dini yang dinilai berkaitan dengan kesiapan calon ibu dalam menjalani kehamilan dan proses pengasuhan anak.

“Stunting ke depannya itu mulai dari menghindari perkawinan usia dini. Dari situ dulu, baru bagaimana penanganan ibu hamil sampai melahirkan bayi. Ini yang perlu kita cegah saat ini,”tandasnya. (dr)