Dewan Siap Perjuangkan Jalan Rusak di Dapil II Kotim
SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Dapil II, Syahbana, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur yang masih terasa di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Baamang dan Seranau. Ia menilai, kondisi jalan yang rusak parah di kawasan padat penduduk itu sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi nyata.
“Kita sering bicara soal kemajuan daerah, tapi bagaimana bisa maju kalau akses dasar masyarakat saja masih rusak? Jalan ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan hidup,” tegas Syahbana, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPD NasDem Kotim ini menyebut banyak ruas jalan di Baamang yang kini berubah seperti kubangan lumpur ketika hujan dan berdebu tebal di musim kemarau. Salah satu yang dikeluhkan warga adalah jalan di sekitar Kompleks Wengga, yang menurutnya sudah tidak layak dilalui.
Menurut Syahbana, kondisi ini tidak sekadar mengganggu kenyamanan, tetapi berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
“Kalau jalan rusak, biaya angkut naik, pedagang rugi, petani kesulitan menjual hasil panen. Ini soal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini pemerataan pembangunan masih belum optimal. Banyak daerah yang mendapat perhatian lebih, sementara wilayah yang justru menopang aktivitas ekonomi warga masih tertinggal.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada pusat kota. Pemerataan itu bukan slogan, tapi tindakan nyata. Dapil II harus mendapat porsi yang adil,” kata Ketua DPD NasDem Kotim itu.
Syahbana menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Baamang dan Seranau agar benar-benar terakomodasi dalam kebijakan anggaran daerah.
“Saya akan kawal terus, satu per satu. Tidak boleh lagi alasan klasik soal anggaran dijadikan tameng. Infrastruktur dasar harus jadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemkab Kotim lebih jeli dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, perbaikan jalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seharusnya ditempatkan di barisan terdepan dalam perencanaan.
“Jangan menunggu viral dulu baru dikerjakan. Pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan nyata warga,”tandasnya. (to)
