PALANGKA RAYA, Kaltengekspres.com – Pelaksanaan Program pemerintah migrasi TV analog ke TV digital saat ini terus berjalan. Salah satunya pada tahap pendataan keluarga miskin penerima bantuan Set Top Box (STB) secara gratis.
Secara keseluruhan, Pemerintah akan membagikan sebanyak 6,7 juta STB kepada keluarga miskin. Adapun perinciannya, sebanyak 4,2 juta bersumber dari lembaga penyiaran swasta penyelenggara multipleksing. Sisanya akan disiapkan pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ismail pada webinar sosialisasi program Bantuan Set Top Box (STB), Jumat (17/6/2022).
Adapun penyelenggara multipleksing yang pertama itu yakni Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kemudian yang kedua ada enam group atau sebelas perusahaan televisi swasta nasional yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelenggara multipleks yaitu SCTV, Indosiar, Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, Rajawali Televisi atau RTV, TV One, ANTV, Nusantara TV.
“Saat ini kami baru mendapatkan komitmen dukungan keuangan dari pemerintah untuk 1 juta. Sisanya 1,5 juta lagi sedang dalam proses usulan ke kementrian keuangan,” kata Ismail.
Di Indonesia sendiri, daerah tercakup saluran TV terestrial berjumlah 112 wilayah siaran di 341 kabupaten/kota. Sementara daerah di luar cakupan saluran TV terestrial berjumlah 113 wilayah siaran, di 173 kabupaten/kota.
Adapun kriteria pendataan penerima bantuan yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah dalam penyaluran STB di antaranya, penerima merupakan rumah tangga miskin, memiliki pesawat TV analog dan menikmati siaran TV melalui teresterial, lokasi rumah tangga berada di lokasi siaran TV digital, bersedia menerima dan memanfaatkan bantuan STB.
“Dalam satu rumah tangga miskin hanya menerima satu bantuan STB,” ujar Ismail.
Mekanisme distribusi STB sifatnya pengiriman door to door. Rencananya akan dikirimkan melalui penyelenggaraan pos logistik ke daerah penerima bantuan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers baru-baru ini, mengajak Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah berkoordinasi untuk menyeragamkan data keluarga miskin agar data penerima STB lebih akurat.
“Penyeragaman data pemberian bantuan Set-Top-Box kepada keluarga miskin dibutuhkan dalam rangka untuk menghasilkan fakta berbasis lapangan. Kegiatan yang berbasis Kependudukan Catatan Sipil, komunikasinya dengan para kepala daerah dalam rangka bagaimana memanfaatkan pengalaman serupa dengan sumber arus data yang sama,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan akurasi penerima bantuan STB akan ditentukan oleh keberadaan data faktual sesuai kondisi di lapangan.
Menteri Johnny mengharapkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah segera dilakukan.
“Agar bisa menghasilkan data yang berbasis fakta lapangan by name, by address secara door-to-door surveinya sehingga kita bisa lebih akurat,” ungkap Johnny.
Data juga akan disandingkan dengan data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang betul-betul berkategori miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Menkominfo menekankan kategori keluarga miskin tidak berdasarkan interpretasi masing-masing individu, namun mengacu pada amanat undang-undang sesuai langkah yang telah dilakukan oleh kementerian terkait lain. (hs)
