Tak Kunjung Selesaikan Sangketa, Tim Desa Patai Semprot Pemkab Kotim

SAMPIT,Kalteng Ekspres.com РPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat koordinasi dan mediasi dengan  PT Task III dan Tim Desa Patai yang dihadiri Kepala Desa (Kades) dan Koperasi Desa Patai di Aula Setda Kotim Senin (19/2/2018).

Mediasi yang dipimpin langsung Staf Ahli Bupati Kotim Hanif dan Kabag Ekonomi Setda Kotim Wim RK Benung ini kembali membahas permasalahan sangketa lahan antara kedua belah pihak yang tak kunjung selesai dan ditemukan kesepakatannya.

Ketua Tim Desa Patai Suparman mengatakan, mediasi ini menurutnya tidak etis. Karena sejak diundangan disebutkan rapat koordinasi masalah gangguan investasi. Sedangkan menurut dia, selama ini warga Desa Patai bukan menjadi penganggu investasi, melainkan menuntut haknya terhadap lahan yang di klaim perusahaan. Terutama hak mendapatkan 20 persen plasma.

“Intinya kita keberatan jika dirapat ini tujuannya¬† menuding warga Desa Patai menganggu investasi. Kita selama ini tidak menganggu melainkan menuntut hak warga untuk mendapatkan 20 persen plasma. Kalau sekedar ganti rugi ya buat apa.Sedangkan lahannya saja belum beres alias bermasalah terkait perizinannya,” ungkapnya seusai rapat Senin (19/2/2018).

Menurut dia, dalam menyikapi masalah ini Tim Desa Patai sudah membawa ke DPR RI. Bahkan sudah dua kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI terkait menyikapi hal ini dan juga dugaan pelanggaran yang dilakukan PT.Tunas Agro Subur Kencana III (Task).

“Bulan Maret ini ada RDP lanjutan kembali yang nantinya akan mengundang seluruh pihak-pihak yang terkait untuk dimintai tanggapannya sebagaimana terkait Laporan kami,”papar Suparman.

Dijelaskannya, bahwa saat membawa permasalahan tersebut ke pusat, pihaknya telah melaporkan semua dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Bahkan Komisi IV DPR RI meminta PT.Task III untuk menghentikan aktifitas di areal lahan 3.400 hektar tersebut karena belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

“Karena saat ini perusahaan tersebut baru sebatas memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan saja yang di keluarkan oleh Bupati Kotim. Tapi mereka sudah melakukan penggarapan lahan dan penanaman. Ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,”urai Suparman.

Sementara itu Staf Ahli Hanif dalam rapat tersebut mengatakan, bahwa rapat ini bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian sangketa. Sehingga tidak berlarut-larut. Mengenai terkait permasalahan 20 persen plasma tersebut lanjut dia, masyarakar tak bisa menuntut karena tahun tanamnya dibawah tahun 2007.

“Artinya belum diberlakukan plasma pada saat itu. Sehingga masyarakat tidak bisa menuntut perusahaan,”ungkapnya dalam rapat tersebut. (MR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here