Home / Kotim

Kamis, 4 Januari 2018 - 19:25 WIB

Keberatan Direlokasi, Warga Ujung Pandaran Mengadu ke DPRD Kotim

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Puluhan warga Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyampaikan keberatan mereka untuk direlokasi ke lokasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim. Ungkapan keberatan ini disampaikan warga di hadapan anggota dewan setempat, saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Kotim, Kamis (4/1/2018). RDP ini dipimpin langsung Wakil Ketua (Waket) 1 DPRD Kotim H. Supriyadi, MT.

Upik, perwakilan warga Ujung Pandaran mengatakan, keberatan mereka atas upaya relokasi itu lantaran terkesan dipaksakan. Karena dari hasil peninjauan pihaknya di lokasi yang disediakan, kelayakan pemukiman relokasi yang disediakan itu, dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Desa Ujung Pandaran.

Baca Juga :  Peran Camat dan Kades Ujung Tombak Daerah

“Bagaimana bisa dianggap layak. Rumah yang disediakan ukurannya kecil tak mampu menampung barang yang ada di rumah kami sebelumnya. Bahkan parahnya lagi, lokasinya jauh dari pantai, sehingga menyulitkan akses kami untuk melaut,” kata Upik.

Disamping itu lanjut dia, lokasinya ini juga jauh dari sekolah, sehingga banyak anak -anak  yang berhenti sekolah karena tidak ada transportasi ke sekolah mereka. Menurut dia, pihaknya bisa saja mengikuti relokasi dengan syarat terpenuhinya fasilitas yang mereka perlukan, dan adanya penggantian materi yang sesuai dengan nilai rumah yang mereka tinggalkan.




Sementara itu Kabag Pemerintahan Setda Kotim Hawiyanan menegaskan, bahwa Pemkab sudah punya rencana untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang masyarakat setempat. “Itu sudah kami pikirkan, termasuk transportasi untuk anak sekolah, tapi itu semua dilakukan secara bertahap,”ujar Hawiyanan.

Baca Juga :  Naas, Dua Pelajar Tewas Tenggelam Saat Berenang di Pantai Teluk Bogam

Menyikapi hal ini, Waket I DPRD Kotim H. Supriyadi MT mengatakan, pihaknya hanya berupaya memfasilitasi keinginan masyarakat yang mengaku merasa dirugikan dengan relokasi tersebut. “Kita tidak punya wewenang untuk menekan pemerintah dalam mengambil keputusan, tapi setidaknya akan ada upaya koordinasi yang bisa menjadi solusi yang sama-sama bisa diterima oleh kedua belah pihak,” ungkap politisi partai Golkar Kotim tersebut. (FR)

Share :

Baca Juga

Kotim

Cegah Karhutla, Dandim Ajak Masyarakat Sosialisasi

Kotim

Sikat Narkoba Edukasi ke RT-RT

Kotim

ASN Tersandung Kasus Narkoba Pernah Tugas di Basarnas Sampit

Kotim

Lakalantas Beriringan, Tewaskan Anggota Polisi

Kotim

Rangkul Warga, Satgas TMMD Kodim 1015/Spt Anjangsana ke Sejumlah Tokoh Masyarakat

Kotim

TMMD Buka Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 

Kotim

Dua Truk Terlibat Tabrakan, Satu Sopir Terpental dari Kabin Hingga Tewas

Kotim

Giliran Kantor PT BAP di Kabupaten Kotim Digeledah KPK