Gubernur Kalteng Serap Aspirasi Pemdes Se-Kalteng, Janji Tindaklanjuti

Gubernur Kalteng Agustiar didampingi Sekda Kalteng Linae saat membuka rakor Pemdes se-Kalteng, Jumat (7/8). (Foto : IST)

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan komitmen dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan, mempercepat pemerataan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng, di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya, Jumat (7/8/2026).

Gubernur mengatakan, masukan, dan dukungan yang disampaikan para Kepala Desa, Lurah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, serta masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Pusat melalui koordinasi lintas sektor.

“Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh aspirasi, masukan, dan dukungan dari para Kepala Desa, Lurah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, serta masyarakat yang telah disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Seluruh aspirasi tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Pusat melalui koordinasi lintas instansi,” ujar Agustiar.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur desa tetap menjadi prioritas pemerintah, terutama peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, serta konektivitas antarwilayah guna memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Provinsi juga akan mengevaluasi aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalan umum bersama instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas infrastruktur sekaligus mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

“Pemanfaatan jalan umum oleh angkutan batu bara akan terus kami evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar tidak merusak infrastruktur dan tetap mengedepankan keselamatan serta kepentingan masyarakat,”ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi terus mengupayakan penyelesaian persoalan kawasan hutan yang menghambat kepastian hukum atas lahan masyarakat melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di saat yang sama, peningkatan kapasitas Aparatur Desa akan diperkuat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang profesional serta akuntabel.

Di bidang sosial, pihaknya menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Upaya tersebut akan dibarengi dengan perluasan sosialisasi Program Huma Betang Sejahtera dan layanan Lapor Pak Gub hingga ke tingkat desa dan kelurahan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi maupun menyampaikan aspirasi.

“Pemerintah Provinsi akan terus memperbaiki pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,”jelasnya.

Gubernur juga mengajak seluruh Kepala Desa, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta Aparat Keamanan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba hingga ke pelosok desa. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, meminta dukungan penuh pemerintah desa dalam menyukseskan Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui pendataan, verifikasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengharapkan dukungan penuh dari Bapak dan Ibu Lurah serta Kepala Desa dalam menyukseskan Program Kartu Huma Betang Sejahtera di wilayah masing-masing. Peran aktif pemerintah desa sangat penting agar program ini tepat sasaran, tepat manfaat, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,”tandasnya. (Ro)

Berita Terkait
<