Proyek Sekolah Rakyat Kotim Dikebut, Target MPLS 14 Juli 2026

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu program strategis peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Proyek ini ditargetkan rampung dan siap digunakan untuk kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2026.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor saat melakukan peninjauan langsung di kawasan pembangunan Jalan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang, Senin (22/6), Ia menekankan bahwa percepatan pekerjaan di lapangan menunjukkan hasil yang positif dan terukur. Ia menyebut seluruh tahapan pembangunan kini bergerak dalam ritme kerja yang intensif dan terkendali.

Menurut Halikinnor, ribuan tenaga kerja telah dikerahkan untuk memastikan proyek strategis tersebut tidak mengalami keterlambatan. Sistem kerja bergilir siang dan malam diterapkan agar progres fisik dapat terus berjalan tanpa jeda.

“Di lapangan ada sekitar 65 karyawan dan kurang lebih 900 tenaga tukang yang bekerja dengan sistem shift. Hasilnya, progres sangat cepat dan sampai saat ini tidak ada kendala berarti yang menghambat pekerjaan,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberi perhatian serius terhadap aspek pendukung, terutama akses infrastruktur menuju kawasan sekolah. Jalur lingkar utara menjadi salah satu titik yang dinilai masih membutuhkan penanganan lanjutan agar mobilitas menuju lokasi semakin lancar dan aman.

Halikinnor menegaskan bahwa persoalan akses jalan tidak boleh menjadi hambatan terhadap operasional sekolah ke depan. Ia telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim untuk segera melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan di lapangan.

“Untuk akses jalan masuk, khususnya lingkar utara, masih perlu perhatian. Saya sudah minta Dinas PU segera turun dan memastikan penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Fasilitas yang dibangun mencakup ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung yang dirancang untuk menunjang proses pendidikan secara menyeluruh.

Pemerintah juga memastikan seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung penuh, mulai dari tempat tinggal, konsumsi, hingga kebutuhan pendidikan selama masa belajar. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, khususnya di kalangan keluarga tidak mampu.

“Semua difasilitasi pemerintah. Anak-anak tinggal di asrama, makan, belajar, semuanya ditanggung. Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah hanya karena faktor ekonomi,” tegas Halikinnor.

Dengan progres yang terus dipacu, Pemerintah Kabupaten Kotim optimistis Sekolah Rakyat dapat selesai sesuai jadwal dan segera beroperasi. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pemerataan pendidikan di daerah, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kotawaringin Timur. (to)