



SAMPIT, KaltengEkspres.com — Meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami efesiensi anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, terlabih lagi dengan tekanan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
Rupiah yang tercatat berada di kisaran Rp18.041 per dolar Amerika Serikat dinilai memberi dampak lanjutan terhadap sejumlah sektor, termasuk kebutuhan operasional kebencanaan yang masih bergantung pada komponen impor.
Pemkab Kotim melalui BPBD menegaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan bersifat antisipatif, terutama untuk menjaga stabilitas penggunaan anggaran di tengah potensi kenaikan harga barang dan jasa teknis di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, mengatakan, sejumlah peralatan seperti selang pemadam dan perlengkapan pendukung masih banyak diproduksi di luar negeri sehingga sangat dipengaruhi kondisi nilai tukar.
“Dampak pelemahan rupiah memang ada, terutama pada barang-barang impor. Ini menjadi perhatian kami dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Pemkab Kotim mulai memperketat penggunaan anggaran operasional BPBD, terutama pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mobilitas armada di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi tanpa mengurangi fungsi utama pelayanan kebencanaan.
Sejumlah kendaraan operasional kini lebih banyak disiagakan di pos masing-masing dan hanya dioperasikan ketika kondisi benar-benar membutuhkan respons cepat.
“Armada kita lebih banyak standby di pos, tidak sering bergerak kecuali keadaan darurat,” kata Multazam.
Selain penghematan BBM, Pemkab Kotim juga menyesuaikan pola patroli lapangan. Penggunaan kendaraan roda empat dikurangi, dan sebagian dialihkan ke kendaraan roda dua yang dinilai lebih efisien namun tetap efektif menjangkau wilayah rawan bencana.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas kerja di tengah tekanan anggaran, terutama menjelang musim kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Meski melakukan efisiensi di berbagai sektor, Pemkab Kotim menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tetap menjadi prioritas utama. Koordinasi dan kesiapan personel di lapangan tetap dijaga agar respons cepat terhadap potensi bencana tidak terganggu.
“Kami tetap berharap kondisi ekonomi segera stabil agar tidak berdampak lebih jauh pada operasional di daerah,”tandasnya. (to)