



PALANGKA RAYA, Kaltengekspres.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, H. Achmad Zaini, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan daerah terhadap Program Sejuta Rumah.
Achmad Zaini mengatakan, upaya menekan laju inflasi harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pokok agar harga-harga tetap stabil dan terjangkau.
“Kami secara aktif mengikuti arahan pemerintah pusat. Salah satu strategi kami dalam menjaga inflasi adalah memperkuat cadangan pangan, menjalin kerja sama antar daerah penghasil, dan mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” kata Zaini saat di dalam Ruang
Command Center Kantor Walikota, Senin (07/7).
Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, Kota Palangka Raya mendorong produktivitas sektor UMKM, mempercepat belanja APBD untuk proyek-proyek strategis, dan membuka ruang investasi melalui penyederhanaan perizinan.
“Inflasi yang terkendali harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kami dorong program padat karya, pemanfaatan potensi lokal, serta optimalisasi sektor pertanian dan jasa,”tuturnya.
Terkait program nasional pembangunan 3 juta rumah yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam aspek penyediaan lahan, regulasi, dan insentif daerah.
“Kami siap mendukung realisasi program 3 juta rumah dengan menyediakan kemudahan perizinan, penyusunan RDTR yang akomodatif, serta menjalin sinergi dengan pengembang lokal dan nasional,”tegas Zaini.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data kebutuhan perumahan, terutama untuk kelompok masyarakat rentan seperti buruh, ASN golongan rendah, serta pekerja informal agar kebijakan yang dirancang lebih tepat sasaran.
Di akhir keterangannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh stakeholder di Palangka Raya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dengan mengedepankan kerja sama lintas sektor. Ia menegaskan, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika ingin mewujudkan kota yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Mari kita jaga momentum ini dengan kerja konkret. Karena setiap kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan hunian layak pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palangka Raya,”tandasnya. (gel)