



PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar audiensi dengan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Muhamad Syauqie.
Kegiatan audiensi ini dipimpin langsung Bupati Kobar Hj Nurhidayah, didampingi Ketua DPRD, para Asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam forum ini, Bupati Kobar Hj Nurhidayah menyampaikan, bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur secara optimal.
Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan legislatif sangat dibutuhkan saat ini.
“Karena dengan kondisi fiskal yang masih dalam tahap efisiensi, kami di daerah perlu aktif mencari solusi alternatif. Salah satunya melalui dukungan pemerintah pusat yang disalurkan melalui wakil rakyat kita di DPR RI,” ujar Bupati.
Di forum audiensi ini, Pemkab Kobar juga menyampaikan harapan untuk memperoleh dukungan sarana prasarana dan solusi konkret terkait pengembangan infrastruktur, yang selama ini terkendala anggaran maupun kewenangan teknis.
Menanggapi hal tersebut, Muhamad Syauqie mengakui bahwa efisiensi anggaran berdampak pada banyak sektor, namun aspirasi dan kebutuhan daerah tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme kebijakan yang tepat.
“Kita tetap bisa mengupayakan kebutuhan masyarakat melalui aspirasi kepada pemegang kebijakan di pusat. Intinya, baik legislatif pusat, daerah, maupun pemerintah daerah, semuanya bekerja untuk kepentingan masyarakat,”jelasnya.
Syauqie menyambut baik gagasan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemkab Kobar. Ia menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama aktivitas masyarakat dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Infrastruktur merupakan bagian penting untuk menunjang kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, saya akan terus mengawal usulan-usulan ini untuk dapat diajukan ke Pemerintah Pusat,” ujar Syauqie.
Ia menambahkan, Kalimantan Tengah patut memiliki infrastruktur yang layak dan berkelanjutan demi mendukung kemajuan daerah secara merata. (rd)