DPRD Kalteng Rapat Paripurna dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng menggalar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kalteng, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRDKalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, serta Wakil Ketua III Junaidi ini, dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Turut hadir, unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Anggota DPRD Provinsi Kalteng, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rapat paripurna ini, peserta menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.
Pada pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan atau 663 hari sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional sekaligus membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
“Dalam 21 bulan ini, atau 663 hari, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Artinya, rata-rata setiap lima hari kita melaksanakan satu kebijakan transformatif,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan, sejumlah kebijakan tersebut telah memberikan hasil di berbagai sektor. Salah satunya adalah pencapaian swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.
Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Di sektor energi, pemerintah mendorong peningkatan kemandirian melalui penerapan Biodiesel B50. Presiden menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar. Kita telah mencapai swasembada solar dan kita menghemat devisa kurang lebih Rp170 triliun,” kata Presiden.
Sejumlah program lainnya juga terus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan mengoperasikan 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan perbaikan terhadap 71.744 sekolah pada 2026.
Sementara di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas. Presiden menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Menyikapi pidato kenagaraan ini, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menyambut baik dan berharap ke depan ekonomi Indonesia semakin baik terutama disektor perdagangan, agar tidak mengalami lonjakan yang begitu tajam. (Ro)
<