PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Usai melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), ratusan masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB), kembali melakukan aksi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kalteng.
Kedatangan mereka ini menyampaikan hal yang sama, yakni menolak rencana pemerintah pusat menempatkan ribuan transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalteng pada tahun 2021 mendatang.
Juru Bicara ADB Ingkit Djaper menyebutkan, pemerintah pusat seharusnya tidak perlu menyelesaikan persoalan kemiskinan di pulau Jawa, dengan mendatangkan transmigrasi ke wilayah Kalteng. Pasalnya hal tersebut dinilai hanya akan menimbulkan permasalahan baru di Kalteng.
“Selama ini warga transmigrasi dari luar Kalteng mendapat berbagai fasilitas, mulai dari rumah, listrik, tanah bersertfikat dan jatah hidup selama dua tahun. Sedangkan masyarakat lokal tidak pernah menikmati program seperti itu,” kata Ingkit, saat melakukan aksi damai penolakan transmigrasi baru, Senin (31/8/2020).
Lebih lanjut Ingkit menyebutkan, untuk menciptakan suatu keadaan yang aman, harmonis dan kesejaterhaan masyarakat, seharusnya pemerintah pusat lebih memprioritaskan pemerataan bagi masyarakat Dayak di segala bidang. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi di Kalteng, khususnya terhadap masyarakat Dayak.
“Kami tidak anti terhadap suku manapun, namun kami hanya menolak transmigrasi baru yang mendatangkan ribuan warga dari luar Kalteng. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah dan pusat,” ucapnya.
Sementara itu, rombongan ADB di sambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Syahril Tarigan dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono.
Dikatakan Syahril, bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat ADB kepada Gubernur Kalteng, untuk mendapat tindak-lanjut.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat Dayak yang ada di Kalteng, agar dapat tetap menjaga kerukunan serta kondisi harmonis yang telah ada di Kalteng.
“Dengan diserahkannya tuntutan ini, akan segera saya sampaikan kepada Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Berkenaan dengan solusi, akan kami koordinasikan bersama Pak Gubernurnya. Sehingga nantinya tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” kata Syahril. (Ra)
