PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Wacana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat, tentunya akan menimbulkan polemik. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sendiri mengaku akan mengikuti keputusan tersebut jika memang sudah final.
Seperti diketahui pada beberapa bidang seperti pendidikan dan kesehatan, banyak menggunakan tenaga kerja honorer akibat masih kurangnya tenaga profesional pada bidang tersebut.
Menyikapi hal tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Mofit Saptono mengatakan, bahwa beberapa langkah perlu dilakukan agar hal tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran jika memang diberlakukan.
“Jika betul diterapkan di Kalteng maka harus disikapi dengan baik, sehingga kedepannya tidak berpengaruh terhadap sektor pendidikan di Kalteng,” ujar Mofit.
Ia menambahkan jumlah guru honorer di Kalteng mencapai hampir lima ribu orang, dengan adanya wacana ini maka solusi harus disiapkan. Misalnya daerah dapat menganggarkan tenaga honorer untuk di seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja (PPPK).
“Saya berharap agar para guru honorer tidak gelisah dan tetap bekerja sesuai tugasnya,” harapnya. (via)
