Gaji Rendah, Puluhan Honor Barut Mengadu ke DPRD

MUARA TEWEH, Kaltengekspres.com – Puluhan tenaga honorer yang masuk kategori II (K II) tenaga pendidik di Barito Utara (Barut) Kalteng, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barut.

Mereka mengadu lantaran sudha balaaan tahun mengabdi hanya mendapat gaji sangat tidak layak, bahkan dibawah upah minimum Kabupaten (UMK). Yakni tertinggi hanya Rp 500 ribu, dan terendah Rp 200 ribu perbulan.

Hendro perwakilan honorer K II saat rapat hearing dengan komisi I DPRD Barut mengatakan, mereka meminta masalah penghasilan otomatis disesuaikan. Seandainya disetujui disesuaikan dengan UMK atau sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

“Jadi apabila terjadi rapat pembahasan anggaran akan mudah membahasnya,” kata Hendro, perwakilan Malawaken Kecamatan Teweh Baru, Kamis (12/10/2017).

Pada rapat itu, hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Barut. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Batara Taufik  Nugraha SKOM. Juga dihadari puluhan tenaga honorer K II lainnya.

Dalam rapat ini, perwakilan tenaga honor juga mendesak DPRD agar merevisi undang-undang dan segera mesyahkannya. Karena di daerah lain, DPR dan kepala daerah mendukung agar segera direvisikan undangan-undang ASN. Apalagi, timpalnya, Satpol PP yang baru direkrut bisa digaji layak.

Perwakilan honorer K II lainnya, Madi menambahkan dan meminta DPRD Barut merealisasikan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan kesejahteraan honorer K II khsusunya, agar mendapatkan honor yang layak sesuai UMK. “kami selalu memantau di media masa, Pemerintah daerah ada yang mendukung dan honorer K II diberikan upah yang layak,” cetusnya.

Taufik  Nugraha SKOM mengatakan, keinginan dari pada honorer K II adalah agar mereka diperhatikan dengan layak serta minta keadilan. berbalik arah dengan honorer K II yang mengabdi sudah belasan tahun.

Menurutnya, dalam penjadwalan yang akan datang, pihaknya akan melihat ke daerah lain yang ada kebijakan agar mengetahui bagaiman kebijakan itu bisa diluncurkan. “Karena sudah barang tentu, dalam kebijakan sudah ada dasar-dasar hukum yang menyertai. Baik bupati juga pasti tidak berani mengambil kebijakan tanpa dasar hukum,” bebernya.

Baca Juga :  Pesta Miras dan Ngelem, 20 Remaja Parenggean Diciduk Polisi

Dalam rapat akhirnya disimpulkan, honorer K II menuntut keadilan sesuai Perbup. Dewan dan badan kepegawaian dan pengembangan SDM akan melaksanakan kunjungan ke Kapuas atau daerah lain untuk melihat payung hukum, sehingga gaji honorer dapat di keluarkan SK oleh Bupati setempat.

Selanjutnya, Dewan akan konsultasi ke DPR RI mengenai UU ASN Perwakilan  K II tiga orang akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan SDM untuk verfikasi ulang, dimana tenaga honorer K II ditempatkan dan menguatkan data yang ada. (deni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here