Ini juga merupakan tindaklanjut dari rapat kordinasi dan supervisi program pencegahan korupsi di Provinsi Kalteng, 3 Agustus 2017 lalu, yang dihadiri serta ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, ketua DPRD dan disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Kapolda Kalteng, Kepala Perwakilan BPKP, dan Komisioner KPK Saut Situmorang.
Tim KPK awalnya mengunjungi Kantor Dinas Penanamann Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait pelayanan publik disambut Kepala DPMPTSP Barut H Izhar Safawi. Selanjutnya melihat LPSE dan melaksanakan rapat dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Barut.
Hery Nurdin selaku Koordinator Bidang Pencegahan Korupsi Wilayah Kalteng mengatakan, timnya akan melihat progres dari rencana aksi pencegahan korupsi di Kabupaten ini. Terutama pencapaian dari target-target yang telah ditetapkan, misalnya sejak Agustus hingga Oktober 2017.
Pasalnya, tim KPK melakukan pendampingan terhitung sejak Agustus 2017 sampai akhir 2018. “Kalau ada hambatan, apa hambatannya. Kami melakukan pendampingan, asistensi serta memberikan masukan dan solusi,” bebernya.
Menurutnya, bidang pencegahan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tiga bulan sekali. Saat ini monev tim mengidentifikasi kegiatan terkait program e-government pada seluruh pemkab di Kalteng.
Begitu pula dalam perijinan, pihaknya memastikan tidak ada pungli-pungli, pemerasan, dan tidak ada setoran-setoran yang tidak betul.
“Kita bisa men-tracking siapa yang menitip, siapa yang intervensi. Kita harus pastikan bahwa dalam pengadaan tidak ada intervensi, tidak ada mark-up, dan tidak ada tindak pidana korupsi,” tandasnya. (deni)
