PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com –Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan terobosan penting untuk menekan angka angkatan kerja dan pengangguran di Kota Palangka Raya, melalui Bursa Kerja Khusus (BKK). Program ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Said Sulaiman melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK dan PKK) Yusak Teweng mengatakan, secara administrasi BKK ini sudah lama vakum, saat ini kembali diaktifkan. Sehingga untuk lulusan SMK bisa terdata dimasing masing dunia usaha.
”Tujuan kebijakan ini untuk menyalurkan lulusan SMK ke perusahaan. Supaya tenaga kerja tingkat menengah ambil bagian karena sudah memiliki keahlian,” kata Yusak kepada Kalteng Ekspres.com Jumat (7/12).
Ia menjelaskan, BKK itu sudah ada disekolah-sekolah kejuruan dan universitas. Yakni Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, SMK 4, SMK 3, SMK 3 dan SMK Karsa Mulya. Bahkan akan membuat forum BKK untuk menjadi wadah bersinergi dan berkomunikasi supaya semakin meningkat.
”Saat ini kita sudah mempunyai lima BKK yang dibawahi Disnaker. Semoga kedepan seluruh universitas dan lembaga pendidikan bisa ikut bergabung. Tujuannya untuk mengakomodir lulusan, minimal melakukan penempatan tenaga kerja di dunia usaha industri sesuai aturan,”ujarnya.
Ia berharap dengan BKK ini sejumlah sekolah bisa langsung menyalurkan dan bekerjasama dengan perusahaan. Karena saat ini sudah ada beberapa sekolah melakukan job fairm seperti SMK 3. “BKK ini tenaga kerja siap kerja. Karena itu kedepan kita bentuk disekolah lain lagi,” tuturnya.
Ditambahkannya, program BKK ini ke depan terus dilakukan melalui pembinaan sehingga sinergitas bisa dilakukan sebagai wadah untuk penanggulangan pengangguran karena tersedia SDM yang baik.
“Saya ingin Universitas Palangka Raya bisa ambil bagian. Dan univeristas lain juga, karena jujur Muhammadiyah konsen tentang lulusan tersebut karena itu perguruan tinggi swasta. Saya harap lembaga pendidikan bisa ikut serta di tahun 2019.”pungkasnya. (dr)
