DPRD Kotim Janji Kawal dan Perjuangkan Aspirasi BPD 

SAMPIT, KaltengEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga ke tingkat eksekutif. Hal ini menyusul desakan dari para anggota BPD yang menginginkan adanya kenaikan insentif dan peningkatan kapasitas kerja.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kotim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta perwakilan Asosiasi BPD, Selasa (7/10/205), sejumlah perwakilan BPD menyampaikan langsung keluhan mereka terkait insentif yang dinilai belum sepadan dengan beban kerja di lapangan.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menyatakan pihaknya memahami sepenuhnya aspirasi BPD yang selama ini menjadi garda pengawasan pembangunan di tingkat desa. Ia menilai wajar jika mereka menuntut perhatian lebih dari pemerintah daerah.

“BPD bekerja di lini terdepan pengawasan desa, tapi insentif mereka masih jauh dari layak, hanya sekitar Rp1,25 juta per bulan. Kami akan kawal perjuangan ini bersama pihak eksekutif agar bisa dinaikkan mendekati standar UMK,” ujar Angga, Kamis (9/10/2025).

Namun, Angga mengingatkan bahwa kenaikan insentif tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Apalagi tahun ini Kotim mengalami penurunan dana transfer pusat hingga sekitar Rp380 miliar, yang berdampak langsung pada kapasitas APBD.

Selain kenaikan insentif, BPD juga mengusulkan adanya bimbingan teknis (bimtek) terpadu bersama kepala desa untuk menyamakan pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan desa.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMD Kotim, Raihansyah, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menyebut perbedaan persepsi antara BPD dan kepala desa memang kerap menimbulkan persoalan di lapangan.

Karena itu, pihaknya sepakat memprogramkan bimtek terpadu pada tahun 2026 yang akan dipusatkan di Sampit agar bisa diikuti seluruh perwakilan BPD.

“Langkah ini penting agar BPD dan kepala desa bisa sejalan dalam memahami aturan dan menjalankan peran masing-masing,” jelasnya.

DPRD menegaskan akan mengawal seluruh hasil RDP itu dalam pembahasan bersama eksekutif, agar kebijakan anggaran ke depan lebih berpihak kepada pemerintahan desa.

“BPD adalah mitra strategis pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Sudah selayaknya perjuangan mereka mendapat hasil nyata,” pungkas Angga. (to)