BUNTOK, KaltengEkspres.com -Lima fraksi DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023 dibahas pada tahap selanjutnya.
Hal tersebut disampaikan masing-masing juru bicara lima fraksi pendukung dewan dalam rapat paripurna ke 11 masa persidangan II dengan agenda pendapat badan anggaran dan pemandangan umum fraksi. (2/9/2023).
Adapun lima fraksi pendukung dewan itu yakni fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem pembangunan berkarya dan fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan.
Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengatakan lima fraksi dalam rapat paripurna ini menyetujui raperda tersebut dibahas pada tahap selanjutnya.
“Untuk pembahasan Raperda APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 ini dijadwalkan akan rampung dilaksanakan pada minggu pertama bulan September,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Dikatakannya, pada APBD-P 2023 ini, ada penambahan anggarannya sedikit dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan anggaran perubahan ini digunakan untuk mencukupi kegiatan operasional masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hal itu mengingat, rata-rata OPD mengalami defisit pada APBD murni 2023 yang lalu,” tambah politisi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini.
Sementara Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan dalam jawaban dan tanggapannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada lima fraksi yang sepakat menerima raperda ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai prosedur dan mekanisme tata tertib yang berlaku.
“Kita juga mengucapkan terima kasih atas segala saran, usul dan pendapat anggota dewan mengenai teknis penyusunan maupun substansi yang diatur dalam raperda maupun hal-hal lain yang secara tidak langsung terkait dengan materi raperda ini,” jelasnya.
Acara rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Sekda Barsel, Edy Purwanto dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah setempat. (rif)
