



SAMPIT, KaltengEkspres.com – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, mewanti-wanti dampak lanjutan dari terus menurunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, termasuk berimbas terhadap inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Menurutnya, anjloknya harga sawit saat ini tidak hanya menjadi persoalan para petani, tetapi juga berpotensi memicu perlambatan perputaran ekonomi di Kotim. Sebab, sektor perkebunan sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
“Kalau harga sawit terus turun, tentu dampaknya sangat luas. Bukan hanya petani yang merasakan, tetapi juga sektor ekonomi lainnya karena daya beli masyarakat ikut melemah,” ujar Irawati, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius di tengah situasi inflasi yang masih harus dijaga. Meski tingkat inflasi Kotim saat ini disebut masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional.
“Inflasi kita memang masih terkendali dan berada di bawah provinsi, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan nasional. Ini harus menjadi perhatian, apalagi Kotim merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar di Kalimantan Tengah,” katanya.
Irawati menegaskan, Kotim memiliki areal perkebunan sawit yang sangat luas dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, fluktuasi harga sawit akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah berencana melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas harga sawit antara harga acuan yang dikeluarkan pemerintah dengan harga yang diterima petani di lapangan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menetapkan acuan harga sawit melalui instansi terkait. Namun realisasi di lapangan menunjukkan harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah.
“Di lapangan ada petani yang hanya menerima harga sekitar Rp1.000 hingga Rp1.700 per kilogram. Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp2.800 sampai Rp3.000. Ini tentu sangat memberatkan,” ungkapnya.
Selain rendahnya harga jual, petani juga dihadapkan pada tingginya biaya operasional kebun, terutama harga pupuk yang terus naik. Di sisi lain, akses terhadap pupuk subsidi dinilai masih terbatas.
“Petani sekarang menghadapi tekanan ganda. Harga jual turun, biaya perawatan kebun justru tinggi, sementara tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk subsidi,” katanya.
Irawati berharap ada perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga sawit agar tidak semakin membebani petani dan mengganggu ketahanan ekonomi masyarakat di Kotim.
“Kalau sektor sawit terganggu, maka dampaknya akan terasa pada ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tandasnya. (to)