Pemprov Kalteng Susun Kebijakan Pembangunan 2027

Dengan Melibatkan Partisipasi Publik

PALANGKA RAYA, Kaltengekspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mulai menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dengan membuka ruang partisipasi publik sejak tahap perencanaan awal.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemprov Kalteng menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (02/02/2026).

“Dari Forum konsultasi publik tersebut menjadi wadah strategis untuk menyerap pandangan, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”kata Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung saat membuka secara resmi kegiatan tersebut, Senin (2/2).

Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tahunan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pembukaan kesempatan kerja, perluasan lapangan usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan daya saing daerah,”ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD Kalteng Tahun 2027 disusun mengacu pada tema pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yakni peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Leonard menambahkan, tema tersebut masih bersifat dinamis dan dapat disepakati kembali pada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sepanjang tetap sejalan dengan sasaran RPJMD.

Untuk menerjemahkan tema pembangunan tersebut ke dalam langkah konkret, Pemprov Kalteng telah menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan daerah.

“Untuk Prioritas tersebut meliputi beberapa pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan pengembangan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif,”tambahnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Di sektor sosial dasar, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis dan insentif tenaga pendidik, peningkatan layanan kesehatan agar akses lebih merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan.

Leonard juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersifat dinamis, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Hal ini kita ungkapkan bahwa melalui konsultasi publik ini, Plt Sekda Kalteng berharap terbangun diskusi yang produktif dan masukan konstruktif guna menyempurnakan dokumen Rancangan Awal RKPD 2027,”tegasnya. (gel)