Pemda Diminta Lebih Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapano Mandow menegaskan bahwa sejumlah persoalan mendasar masih menjadi keluhan utama masyarakat setiap kali dirinya melaksanakan kegiatan reses di beberapa daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan warga masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Ya, setiap wilayah yang ia kunjungi memiliki karakter berbeda, namun permasalahan yang muncul cenderung sama dari waktu ke waktu. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan perlu semakin dikuatkan agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,”kata Hero.
Ia menekankan bahwa upaya untuk melakukan perubahan tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan perencanaan yang matang, proses bertahap, dan komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif agar pembangunan berjalan efektif serta tepat sasaran.
“Kewajiban kami sebagai wakil rakyat adalah mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Setidaknya lebih dari tiga sektor yang menjadi sorotan,”ungkapnya, Jumat (05/12).
Hero menjelaskan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat masih terfokus pada lima sektor besar yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, serta sektor seni, budaya, dan keagamaan. Namun dari kelima sektor tersebut, infrastruktur dan ekonomi dianggap paling mendesak.
Menurutnya, infrastruktur yang belum maksimal sangat mempengaruhi aktivitas warga, terutama masyarakat pedesaan yang bergantung pada akses jalan untuk pendidikan, layanan kesehatan, mobilitas barang, hingga usaha lokal.
“Kami memahami keterbatasan anggaran, tetapi masyarakat berharap pemerintah provinsi tetap dapat membenahi dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki,” tegasnya.
Hero juga menyoroti beberapa proyek pembangunan yang dinilai belum selesai atau berjalan lambat. Kondisi tersebut menurutnya harus segera dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, melemahnya ekonomi turut memberi dampak bagi banyak warga. Beberapa perusahaan di daerah disebut terpaksa menghentikan operasional karena tekanan ekonomi, sehingga memunculkan masalah baru berupa meningkatnya pengangguran.
Ia berharap pemerintah provinsi mengambil langkah lebih strategis dalam membangun program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya sektor yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi warga.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi acuan agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan dan berjalan tepat sasaran,”tandasnya. (gel)
