Apresiasi Penegakan Hukum Sektor Perkebunan

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng Junaidi mengapresiasi langkah tegas Satgas Garuda dalam menertibkan perkebunan ilegal, sebagai upaya menjaga tata kelola lahan yang lebih baik.

Tim PKH, yang dikelola oleh pemerintah pusat, bertugas menertibkan perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin lengkap sesuai peraturan yang ada.

Junaidi menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan perkebunan yang melanggar izin, guna menjaga lingkungan dan keadilan. Namun, ia juga mengingatkan agar penertiban dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan terukur.

“Untuk itu kita mendukung penertiban perkebunan ilegal oleh pemerintah pusat, namun mengingatkan agar tidak menghambat operasional perkebunan legal yang berizin,” kata Junaidi kepada awak media, Selasa (11/3).

Junaidi menjelaskan, bahwa sektor perkebunan berkontribusi besar terhadap PAD melalui DBH, sehingga penegakan hukum harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak mengganggu perekonomian daerah.

Bahkan lanjut dia, DPRD Kalteng mendukung penertiban perkebunan ilegal oleh pemerintah, namun menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi hak-hak pekerja selama proses tersebut.

“DPRD Kalteng mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak,”pungkasnya. (gel)