Pemprov Waspadai Lonjakan Harga Bapok Jelang Ramadan

Asisten Ekbang Sri saat mengikuti rakor inflasi. (Foto : IST)

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Sri Widanarni mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaran Perizinan di Daerah bersama Mendagri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (04/02/2025).

Dalam rapat ini, Mendagri  Tito Karnavian mengatakan, masalah perizinan adalah salah satu temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang salah satu cukup menonjol dan banyak terjadi pelanggaran disamping sudah dilakukan pembuatan sistem seperti mall pelayanan publik, Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga dibuat pelayanan satu terpadu di daerah-daerah.

“Namun masih banyak perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan Moral Hazard keterawanan yaitu pemungutan liar gratifikasi suap dan lain-lain. Disamping pembuatan sistem juga penguatan aktif pengawas internal jajaran Inspektorat dilakukan di bawah koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPKP,”ungkap Tito Karnavian.

“Tapi ini tentu tidak cukup, perlu ada pengawasan dari eksternal terutama dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK),”jelasnya lagi.

Tito berharap dengan adanya Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaran Perizinan di Daerah pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha yang menjadi salah satu atensi dari Presiden RI yakni mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi.

Sementara itu, Asisten Ekbang Sri Widanarni mengatakan, angka IPH Kalteng masih berada di 3,53 persen terhadap komoditas cabai rawit, cabai merah dan daging ayam.

“Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bersama terutama ke depan menghadapi bulan Ramadan yang akan lebih banyak lagi komoditas yang ikut merangkak naik seperti beras dan minyak goreng,”ujarnya.

Sri juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi bulan Ramadan, terutama terkait dengan ketersediaan bahan pokok dan beras. Pasar penyeimbang atau pasar murah merupakan salah satu upaya untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, mengingat bulan Ramadan sering kali diikuti dengan peningkatan permintaan untuk berbagai bahan pokok.

Selain itu, pengecekan ketersediaan bahan pokok dan beras juga penting untuk menghindari kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan distribusi yang lancar dan harga yang stabil selama Ramadan agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

“Dengan adanya pasar murah atau pasar penyeimbang, diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan. Pengecekan secara rutin terhadap ketersediaan bahan pokok juga menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi potensi masalah yang bisa timbul menjelang bulan suci tersebut,”tandasnya. (Ro)

Berita Terkait