Empat Raperda Inisiatif DPRD Kalteng Mulai Dibahas

Ketua DPRD Kalteng Arton dan Waki Ketua serta Plt Sekda Kalteng Katma F Dirun saat memimpin rapat paripurna, Jumat (10/1). (Foto : IST)

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 DPRD Prov. Kalteng, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Jumat (10/01/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong, dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng H. M. Katma F. Dirun.

Dalam sambutannya, Arton mengatakan, agenda rapat paripurna ini adalah Pengumuman Panitia Khusus DPRD Prov. Kalteng dalam rangka pembahasan 4 Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng.

Yakni, raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkualitas serta Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

<

Sementara itu usai menghadiri rapat paripurna, Plt Sekda Kalteng Katma F. Dirun mengatakan, keempat Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng adalah regulasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

“Karena itu Pemprov Kalteng sangat berkepentingan agar Perda ini bisa secepatnya dibahas dan pada akhirnya diharapkan dalam kurun waktu enam sampai tujuh bulan ke depan bisa ditetapkan”, kata Katma.

Menurutnya, pentingnya Raperda ini terletak pada berbagai aspek yang dilindungi, antara lain perlindungan terhadap masyarakat, nelayan, petani, dan juga hak-hak disabilitas.

“Dengan ditetapkannya perda ini diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dalam segi perlindungan hukum dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat”, bebernya.

<

Katma juga mengungkapkan dalam proses pembahasan Raperda ini sangat penting keterlibatan masyarakat  melalui ormas, pengiat sosial dan pelaku usaha.

“Mereka adalah sektor yang sangat vital dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi”, jelasnya. (Ro)

<

Berita Terkait