Pemprov Kalteng Evaluasi Pengendalian Karhutla
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Palangka Raya, Selasa, (19/11/2024).
Rakor ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko selaku mewakili Plt Sekda Kalteng.
Yuas Elko mengatakan, Gubernur Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap, dimana komitmen tersebut harus diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai kehidupan dan pembangunan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terus bekerja bersama mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2024,” kata Yuas Elko saat membacakan sambutan tertulis Plt Sekda Kalteng.
Menurutnya, karhutla termasuk dalam tipe bencana slow-onset, yang berarti karhutla yang terjadi tidak serta merta, tetapi secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga bisa diamati dan dilakukan pengendalian, dan secara umum karhutla akan mengalami peningkatan risiko ketika memasuki musim kemarau.
“Karenanya, pengendalian dan penanggulangan bencana karhutla harus dimaksimalkan pada tahapan pencegahan atau pra bencana,” jelas Yuas.
Selanjutnya, berdasarkan filosofi tersebut maka pada tahun 2024 ini, Pemprov Kalteng meningkatkan upaya kesiapsiagaan menghadapi karhutla dengan melaksanakan inovasi Aktivasi Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla pada 64 lokasi yang tersebar pada 14 Kabupaten/Kota.
Ia menjelaskan, Pos Lapangan tersebut mulai diaktivasi pada saat memasuki musim kemarau sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG.
“Pada tahun 2024 Pemprov Kalteng tidak menetapkan status siaga darurat bencana karhutla, karena dinilai kesiapsiagaan menghadapi karhutla di wilayah Prov. Kalteng pada tahun 2024 relatif memadai” ungkap Yuas.
Ia menambahkan, bahwa bencana, termasuk karhutla, tidak hanya memberi dampak kepada masyarakat tertentu saja, tetapi berdampak pada semua.
“Untuk itu mari bersama-sama kita lakukan upaya pengendalian karhutla sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang bebas dari bencana karhutla,” tandasnya.
Sementara Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib, dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan rakor tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pengendalian karhutla tahun 2024 dan sekaligus mengsinergikan rencana pengendalian karhutla tahun 2025 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. (Ro)
