Dinsos Kobar Gelar FKP untuk Penanganan PPKS
PANGKALAN BUN, KaltengEkspres.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (23/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kobar, Muhammad Daoed, Sekretaris Dinas Sosial, Sanitro, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kobar, Edi Kusnandar.
Kepala Dinsos Kobar, Muhammad Daoed, menekankan, pentingnya FKP sebagai wadah dialog antara penyedia layanan publik dan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menghimpun aspirasi masyarakat terkait program-program prioritas di Dinas Sosial, serta melakukan evaluasi tahunan guna meningkatkan kualitas pelayanan. “Kami ingin mendengar langsung suara masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Daoed juga menegaskan bahwa semua layanan dari Dinas Sosial diberikan secara gratis, tanpa biaya tambahan. Ia menambahkan bahwa pada bulan September lalu, pihaknya telah melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk validasi dan verifikasi data PPKS, menunjukkan komitmen Dinas Sosial untuk terus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Edi Kusnandar, Kabag Organisasi Setda Kobar, menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP ini merupakan amanah undang-undang untuk pembinaan layanan publik.
Ia mencatat bahwa dari 37 SKPD, hanya 14 yang melaksanakan FKP, meskipun kegiatan ini sangat penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. “FKP ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk menerima masukan yang konstruktif,” jelasnya.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Laporan kinerja daerah mencatat perbaikan yang harus diperhatikan, yaitu penurunan angka kemiskinan ekstrem dan akreditasi kinerja.
Edi mengusulkan agar Dinas Sosial menyiapkan nomor pengaduan khusus dan melakukan sosialisasi terkait bantuan yang tersedia.
Ia juga berharap DPRD Kobar dapat dilibatkan dalam FKP mendatang untuk mendukung penyelarasan antara kebutuhan Dinas Sosial dan kebijakan anggaran.(du)
