Harus Berani Kritisi Kebijakan yang Tak Pro Masyarakat

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Ketua Sementara DPRD Kalteng Drs. Arton S. Dohong menegaskan kepada para anggota DPRD  setempat, agar berani mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Karena menurutnya, tugas DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengontrol kebijakan pemerintah.

“Anggota DPRD harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah jika dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Keberanian dalam menyuarakan kritik konstruktif adalah bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Arton, baru-baru ini,

Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara DPRD dan Pemda penting, di mana fungsi kontrol dan kritik harus tetap berjalan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Kritik yang konstruktif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,”ujarnya.

Mengingat lanjut dia, keberanian DPRD dalam menyuarakan kritik adalah wujud dari komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dibuat,”jelasnya. (Ro)