Pemprov Kalteng dan LAN Kolaborasi Gelar PKN

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXVI Tahun 2024, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (8/8/2024). Pelatihan tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama LAN RI Reni Suzana.

Reni Suzana saat menyampaikan sambutannya mengatakan, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

“Transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

“Untuk mencapai ini, Pemerintah perlu melakukan transformasi dalam tata kelolanya, termasuk perubahan dalam kebijakan, regulasi, sistem pengendalian, dan partisipasi publik,”ucapnya.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan, lanjut dia, Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengurangan polusi, dan perlindungan lingkungan, termasuk kebijakan tentang energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan konservasi biodiversitas.

Sementara itu, Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II merupakan momentum penting, yang bukan hanya sekedar acara seremonial belaka, tetapi sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur negara, khususnya di Kalteng.

“Melalui PKN ini, diharapkan melahirkan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi, sehingga mampu merespon dengan lincah berbagai tantangan dan dinamika perubahan yang begitu cepat di era globalisasi dan digitalisasi saat ini,” katanya.

Nuryakin menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini adalah bagaimana mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan tetap berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Transformasi Tata Kelola Pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik, responsif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan juga kualitas pelayanan publik, sehingga pada akhirnya juga akan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintah,”bebernya.

Nuryakin menyebut, pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan adalah strategi yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

“Pertumbuhan yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,”tandasnya. (Ro)