Pemprov Rakor Penangulangan Kemiskinan se-Kalteng

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo membuka resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2023,di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (28/11/2023).

Edy mengatakan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah. Salah satunya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Jamsostek,

Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan. Karena itu, untuk mewujudkan penanganan kemiskinan di Kalteng agar lebih terkoordinasi dengan baik,

Maka ada beberapa hal yang perlu ditekankan lanjut dia, pertama, melalui Rakor ini, agar dapat mengevaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik lagi, terutama dalam melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Kedua, mengintegrasikan berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kalteng, khususnya yang terkait dan ditujukan langsung ke individu atau keluarga sasaran, dan untuk kegiatan yang bersifat tidak secara langsung, maka daerah dengan kantong kemiskinan yang lebih tinggi bisa lebih diprioritaskan.

Ketiga, berdasarkan INPRES No. 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Bupati/Walikota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, dan menyusun program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.

Terakhir, berdasarkan arahan terbaru Wakil Presiden RI terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu, pemerintah daerah agar memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, data BNBA P3KE (By Name By Address – Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) agar digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya serta agar mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial.

“Untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. Melalui upaya-upaya mensinergikan semua program-program dari pusat dan daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyebutkan, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, untuk itu diperlukan upaya bersama dan berkolaborasi secara nasional dalam penanggulangannya.

“Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Kalteng, mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan penganggaran upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tingkat pusat hingga daerah,”ujarnya. (asro)