Bulan Ini, 10 Kabupaten Alami IPH Tertinggi
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnaviansecara virtual dari Aula Jayang Tingang, Senin (19/6/2023).
Dalam arahannya Tito menyampaikan, inflasi nasional saat ini cukup terkendali di angka 4,00 persen (y-o-y). Kandeti demikian, harus tetap waspada karena sebentar lagi akan menghadapi dinamika seperti Hari Raya IdulAdha, yang akan merubah pola permintaan atau demand sehingga merubah keadaan barang dan jasa.
“Untuk itu, perlu kita antisipasi agar harga barang dan jasa tetap stabil,” kata Tito.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Putranto menyebutkan, saat ini ada 10 kabupaten/kota di wilayah Kalteng mengalami Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi pada minggu kedua bulan Juni, salah satunya adalah Kabupaten Seruyan yakni 5,48 persen.
“Komoditas yang memiliki andil besar dalam kenaikan IPH di Kabupaten Seruyan adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah,”ungkapnya.
Baca juga: Polda dan Pemprov Kalteng Siaga Karhutla
Ia menambahkan, sejak tahun 2019 hingga 2022, apda bulan yang bertepatan dengan momen paerayaan Iduadha, komoditas sapi dan kambing di level produsen pedesaan dan perdagangan besar selalu mengalami kenaikan harga.
“Jika dibandingkan dengan pola inflasi di periode Ramadan dan Idulfitri, maka pola inflasi di bulan Zulhijjah (Perayaan Iduladha) relatif lebih rendah. Pada periode perayaan Iduladha di Indonesia, masyarakat cenderung tidak meningkatkan konsumsinya sehingga cenderung tidak terjadi dorongan potensi inflasi akibat permintaan (demand). Kenaikan harga cenederung karena faktor supply, dimana pasokan dari hasil produksi berkurang akibat belum memasuki masa panen atau eksternal lain,”bebernya.
Menanggapi adanya IPH tertinggi nasional di Kabupaten Seruyan, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elkomeminta agar Satgas Pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng secepatnya melihat langsung ke lapangan komoditas apa saja yang mempengaruhi kenaikan IPH tersebut.
“Kita juga harus memikirkan intervensi apa saja yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa mengendalikan itu semua untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pengendalian inflasi di Indonesia,” ujarnya. (asro)
