Pemprov Kalteng saat mengikuti rakor inflasi secara virtual dengan Kemendagri RI, dari Aula Jayang Tingang, Senin (8/5). (Foto : Istimewa)
PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (8/5/2023). Rapat ini diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko.
Dalam arahannya Tito mengatakan, pada rapat minggu lalu sudah dilakukan evaluasi capaian inflasi pada bulan April tahun 2023, hasilnya sangat baik dan relatif terkendali di angka 4,33 persen (y-o-y).
“Angka itu turun dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama. Meskipun month-to-month ada sedikit kenaikan 0,33 persen, dikarenakan adanya liburan Hari Raya dan bulan Ramadan,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo lanjut dia, mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat konsisten melakukan pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing. “Tapi kita jangan berpuas diri, kita harus turunkan lagi sampai 3 persen,” bebernya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Imartini menerangkan komoditas penyumbang utama penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu Pertama Mei 2023 adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan beras.
“Sedangkan komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu Pertama Mei 2023 adalah bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras,” jelasnya.
Yuas Elko kepada awak media mengatakan, inflasi di Kalteng masih relatif terkendali. Namun yang harus menjadi perhatian adalah di Kabupaten Barito Selatan.
“Ttiga komoditas yang menyebabkan IPH-nya tinggi di sana adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” ujarnya.
Untuk mengendalikan IPH di Kabupaten Barito Selatan, tambah dia, Pemprov. Kalteng bakal menggencarkan pasar murah dan pasar penyeimbang di daerah, termasuk wilayah DAS Barito.
“Wilayah DAS Barito itu lumayan jauh, kendalanya bisa jadi pada pendistribusian barang makanya ada kenaikan harga. Nanti kita juga akan melakukan pemantauan dan monitoring Satgas Pangan di daerah,” pungkasnya. (asro)
