Home / DPRD Kapuas

Senin, 3 April 2023 - 13:30 WIB

Komisi II DPRD Kapuas RDP dengan PBS dan Buruh

Wakil Ketua DPRD Kapuas Darwandie saat memimpin RDP, di ruang rapat gabungan komisi, Senin (3/4). (Foto : Sofyan)

Wakil Ketua DPRD Kapuas Darwandie saat memimpin RDP, di ruang rapat gabungan komisi, Senin (3/4). (Foto : Sofyan)

Bahas Masalah Lahan dan Pengupahan

KUALA KAPUAS, KaltengEkspres.com– Komisi II DPRD Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sjeumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di wilayah setempat, yakni PT. Globalindo, PT Sakti Maid Jaya Langit, dan PT Menteng Kencana. Turut hadir perwakilan dari serikat buruh F-Hukatan SBSI M. Junaidi Lumban Gaol dan Ormas APP GMTS Kalteng, Iber H. Nahason.

Rapat yang membahas masalah pengupahan ini, diadakan di ruang rapat gabungan komisi, di DPRD Kapuas, Senin, (3/4/2023). RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, H. Darwandie,SH. MH didampingi Berintho, SH. MH dan anggota Komisi II. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Asisten I Setda Kapuas Ilham Anwar, Kepala Bappelitbang, Drs. Catur Ferianto, dan sejumlah perwakilan OPD terkait serta BPN.

Seusai rapat Darwandie mengatakan,  hasil RDP ini bisa jadi referensi dalam melakukan evaluasi terhadap hasil kerja selama ini, lewat kunjungan-kunjungan monitor ke lapangan terkait aktivitas PBS yang ada.

Baca Juga :  Dewan Minta Penempatan Nakes di Desa Tambak Bajai

“Selain itu, di Kapuas ini bahwa kenapa ada BPN dan PTSP Karna memang masalah-masalah di perusahaan ini yang ngetren itukan masalah sertifikasi lahan dan klaim lahan oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya tujuan dari keberadaan PBS kalau dari cita-cita awal turut serta membangun daerah melalui investasi dan juga pada gilirannya memperluas peluang dan lowongan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyatakat.

“Ada dua melalui plasma kemudian melalui sistem pengupahan sesuai peraturan perundang- undangan.
Kalau tadi kita kejarkan akan hal itu terlihat ada perusahaan yang tidak siap membangun plasma,” ujarnya.

Kemudian yang terkait dengan pengupahan ada beberapa perusahaan yang sebenarnya tidak taat terhadap ketentuan-ketentuan pengupahan bahkan di PT Hijau Pertiwi, apalagi mereka tidak hadir disini.

Baca Juga :  Sekretaris DPRD Kapuas Terima Kunjungan Komisi III DPRD Tapin 

“Melalui serikat buruh kita terkejut mendengar kalau disana itu ada sudah beberapa tahun ini sudah tidak dibayarkan pesangon karyawan pensiun dan sebagainya. Dalam waktu dekat Pemerintah daerah wajib menyampaikan data list daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas.” jelasnya.

Dengan matrik lengkapnya, artinya perusahaan itu dibangun berapa hektar, lokasinya, diterbitkan izin apa, luasan berapa dan lain-lain.

“BPN akan menyampaikan daftar peta bidang yang sedang diproses dan sudah terproses karna BPN ini adalah pintu gerbang terakhir dalam penerbitan HGU DPRD denngan eksekutif akan melalukan upaya evaluasi dan monitoring ke beberapa PBS.  Kita sama-sama menilai bagaimana kesungguhan PBS yang ada di daerah dan itu tidak hanya PBS juga sektor lain.” tandas Darwandie. (Sofyan)

Share :

Baca Juga

DPRD Kapuas

Fahmi Resmi Jabat Anggota DPRD Kapuas 

DPRD Kapuas

Pembahasan RAPBD 2024 Perlu Dipercepat

DPRD Kapuas

DPRD Kapuas Paripurnakan Hasil Reses

DPRD Kapuas

Warga Diimbau Pastikan Keamanan Rumah Saat Ditinggal Mudik

DPRD Kapuas

Diusia ke 68, Pemkab Harus Sejahterakan Masyarakat

DPRD Kapuas

Dewan Minta Perketat Pengamanan Logistik PPK Mantangai

DPRD Kapuas

DPRD Kapuas Bahas KUA-PPAS 2024

DPRD Kapuas

Dewan Dukung Pengembangan Jeruk di Basarang