SAMPIT, KaltengEkspres.com – Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menyoroti terkait keterlambatan pencairan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kotim, yang hingga kini belum dibayar. Mengingat TPP ini sangat ditunggu dan diharapkan oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Kotim.
“Ke depan kita harapkan Ketua Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD) wajib mencari formulasi analisa penggunaan anggaran yang tepat khususnya berkenaan dengan TPP agar di akhir tahun anggaran 2023 tidak terjadi hal serupa seperti saat ini,”ungkap Riskon kepada sejumlah awak media, baru-baru ini.
Menurutnya, sudah menjadi atensi serius dari kepala daerah, dan sudah di masukkan ke dalam rekapitulasi hutang yang akan di prioritaskan diawal tahun anggaran 2023 ini.
Bahkan, sebelumnya Plt Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Susiawati menyebut dana TPP yang terutang mencapai Rp.20 miliar untuk pegawai satuan pendidikan dan untuk pegawai pemerintahan sekitar Rp. 4 miliar.
Sesuai intruksi Bupati Kotim, piutang tersebut segera dimasukan ke tugakan anggaran 2023 yang diperkirakan dicairkan pada awal Februari 2023 nanti. (ahmad)
