Home / Nasional

Sabtu, 31 Desember 2022 - 12:05 WIB

Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM

Presiden RI, Ir. Joko Widodo saat mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM dari Istana Negara, Jakarta (30/12). (Foto : Setkab)

Presiden RI, Ir. Joko Widodo saat mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM dari Istana Negara, Jakarta (30/12). (Foto : Setkab)

JAKARTA, KaltengEkspres.com – Berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan selama lebih dari 10 bulan, serta dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di tanah air yang terkendali, Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kendati PPKM dicabut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, Jumat (30/12/22).

“Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran, walaupun PPKM dicabut bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023,” ungkap Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, dilansir dari setkab.go.id. Jumat (30/12/2022).

Selain bansos, lanjut Jokowi, Pemerintah juga tetap menyalurkan bantuan vitamin dan obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ditunjuk. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak juga tetap dilanjutkan.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Gudang Pupuk 

“Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” jelas Presiden.

Sebelumnya, Kepala Negara telah mengumumkan pencabutan PPKM dan tidak adanya pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

“Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” ungkap Presiden RI.

Presiden RI menambahkan, sebelum pencabutan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia berstatus PPKM Level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Selain itu, indikator pengendalian COVID-19 di tanah air juga terjaga di bawah standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Baca Juga :  Indonesia Bakal Dirikan Bank Emas

“Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO,” ujarnya.

Pada kesempatan ini,Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi sekaligus menjaga perekonomian adalah karena kebijakan gas dan rem yang diterapkan oleh pemerintah.

“Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” tandasnya. (taupik)

Share :

Baca Juga

Metro Palangka Raya

Waspada Modus Penipuan Lewat Daring

Nasional

Pencabutan Ribuan Perizinan SDA Harus Tanpa Kepentingan Oligarki

Nasional

Terkait Data Penerima STB Gratis, Pemprov Kalteng Surati Kabupaten/Kota

Nasional

Usai Diperiksa, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Ditahan Polisi

Nasional

Polri Investigasi Kasus WNI Kantongi Senpi Ilegal

Nasional

Tragis, Putra Pamen TNI Tewas Terbakar

Nasional

Garut Dilanda Gempa Berkekuatan 3,0 Magnitudo

Nasional

Bareskrim Polri Bakal Panggil Panji Gumilang